TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Provinsi Bengkulu mendapat kepercayaan menjadi proyek percontohan nasional Program Karya Bakti Skala Besar (KBSB). Program hasil kolaborasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Komando Pasukan Khusus (Kopassus), serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) ini diperluas dengan sasaran mencapai 721 titik kegiatan.
Penetapan tersebut menjadi peluang bagi Bengkulu untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dasar sekaligus memperluas jangkauan pelayanan sosial bagi masyarakat. Program ini dirancang agar manfaat pembangunan dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui perbaikan fasilitas umum, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan pemberdayaan sosial.
Staf Khusus Ketua DPD RI, Brigjen Pol. Esmed Eryadi, menyebut keterlibatan sejumlah tokoh asal Bengkulu menjadi salah satu pendorong terwujudnya program tersebut. Ia menilai kerja sama lintas lembaga ini merupakan bentuk investasi strategis untuk mendukung kemajuan daerah.
Pernyataan itu disampaikan Esmed saat menghadiri pembukaan KBSB di Balai Semarak, Kota Bengkulu, Sabtu (17/10/2026). Ia mewakili Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin dalam kesempatan tersebut.
Menurut Esmed, gagasan pelaksanaan program bermula dari pertemuan sejumlah tokoh Bengkulu di Jakarta. Pertemuan itu melibatkan Sultan Baktiar Najamudin, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Panglima Kopassus Mayjen TNI Djon Afriandi, serta anggota DPD RI dari daerah pemilihan Bengkulu.
Dari komunikasi tersebut, muncul upaya bersama untuk menggabungkan dukungan berbagai pihak guna menjawab kebutuhan pembangunan di Provinsi Bengkulu.
Esmed menjelaskan, target kegiatan yang semula direncanakan hanya mencakup 62 titik kemudian berkembang menjadi 721 titik. Perluasan sasaran itu membutuhkan kesiapan sumber daya, pembiayaan, dan koordinasi yang lebih besar.
Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai penting untuk memastikan setiap kegiatan dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan masyarakat dan memberikan hasil yang optimal.
Program KBSB secara resmi dibuka oleh Wakil Panglima Kopassus Mayor Jenderal TNI Ferdial Lubis, MPICT. Ia menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut dan mengharapkan semakin banyak unsur pemerintah maupun masyarakat ikut mengambil bagian.
Sinergi berbagai lembaga dianggap penting untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dasar warga. Pelaksanaan program tidak hanya berorientasi pada pembangunan sarana fisik, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memperkuat kapasitas sosial masyarakat.
Berdasarkan pemetaan kebutuhan, kegiatan KBSB dijadwalkan berlangsung selama 60 hari kerja. Dari keseluruhan sasaran, sebanyak 614 titik dialokasikan untuk pembangunan fisik dan rehabilitasi infrastruktur.
Pekerjaan yang direncanakan mencakup pembangunan serta perbaikan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan jaringan irigasi, dan peningkatan akses jalan. Program juga meliputi penyediaan air bersih melalui sumur bor dan jaringan pipanisasi, serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK).
Selain infrastruktur dasar, sejumlah fasilitas publik turut menjadi sasaran perbaikan. Di antaranya tempat ibadah, panti asuhan, dan sekolah. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) juga masuk dalam rangkaian kegiatan yang direncanakan.
Berbagai pekerjaan tersebut diharapkan membantu masyarakat memperoleh akses yang lebih baik terhadap fasilitas umum, air bersih, sanitasi, pendidikan, dan sarana pendukung aktivitas sehari-hari.
KBSB juga memberikan perhatian terhadap pelayanan nonfisik dan sosial medis. Berdasarkan perencanaan program, kegiatan pada bidang ini ditujukan kepada 1.459 penerima manfaat.
Layanan yang disiapkan meliputi operasi katarak gratis, penanganan bibir sumbing, khitanan massal, donor darah, serta pembagian kacamata tanpa biaya. Program juga mencakup fasilitasi penerbitan akta kelahiran dan pelaksanaan nikah massal.
Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat membantu warga yang menghadapi keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan maupun administrasi kependudukan. Dengan pendekatan ini, manfaat KBSB diharapkan tidak berhenti pada pembangunan sarana, tetapi juga menyentuh kebutuhan sosial masyarakat.
Di sektor lingkungan, program tersebut turut menargetkan penanaman 18.000 pohon. Kegiatan penghijauan ini menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian alam sekaligus mendorong kepedulian masyarakat terhadap lingkungan.
Penetapan Bengkulu sebagai proyek percontohan KBSB nasional diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat, dan masyarakat.
Keberhasilan pelaksanaan program akan sangat bergantung pada koordinasi, dukungan pembiayaan, serta ketepatan penentuan sasaran. Dengan pengawasan dan keterlibatan berbagai pihak, ratusan titik kegiatan tersebut diharapkan mampu memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi pembangunan Provinsi Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
