TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Menjelang berakhirnya bulan suci Ramadan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Pertemuan tersebut menjadi forum penting dalam memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat.
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Bengkulu Mian dan dihadiri oleh sejumlah kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bengkulu. Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, serta Kepala Biro Ekonomi Setda Provinsi Bengkulu.
Forum strategis ini digelar sebagai upaya memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya menjelang momentum Hari Raya Idulfitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan permintaan masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa kondisi inflasi di Provinsi Bengkulu masih relatif terkendali. Berdasarkan data terbaru, tingkat inflasi tercatat sebesar 3,88 persen secara tahunan (year on year).
Angka tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga barang dan jasa di Bengkulu masih dalam kondisi yang cukup baik. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja sama berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di pasar.
Menurutnya, koordinasi yang dilakukan melalui TPID selama ini terbukti efektif dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan yang menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Pemerintah daerah juga secara rutin memantau perkembangan harga di pasar tradisional maupun modern untuk memastikan tidak terjadi lonjakan harga yang signifikan.
Tantangan Ekonomi Global Ikut Mempengaruhi Inflasi
Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat menjelaskan bahwa kondisi perekonomian saat ini menghadapi berbagai tantangan, terutama akibat dinamika geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional.
Menurutnya, faktor eksternal seperti fluktuasi nilai tukar, kenaikan harga bahan bakar, serta meningkatnya harga barang impor dapat berdampak pada inflasi di daerah.
Namun demikian, ia menilai berbagai upaya pengendalian yang dilakukan oleh TPID mampu menjaga stabilitas harga sejumlah komoditas penting seperti cabai, daging sapi, dan ayam ras.
Selain itu, beberapa sektor produksi juga menunjukkan peningkatan yang cukup positif. Produksi cabai merah dan bawang merah mengalami peningkatan, begitu pula dengan sektor perikanan tangkap yang menunjukkan tren produktivitas yang semakin baik.
Dalam forum tersebut juga dibahas berbagai langkah konkret yang telah dilakukan TPID dalam mengendalikan inflasi di daerah. Setidaknya terdapat sembilan strategi utama yang terus dijalankan secara konsisten oleh pemerintah daerah bersama instansi terkait.
Beberapa langkah tersebut meliputi pemantauan harga secara berkala di pasar, menjaga kelancaran distribusi bahan pokok, serta menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan inspeksi mendadak ke pasar tradisional guna memastikan tidak terjadi praktik penimbunan barang yang berpotensi memicu kenaikan harga.
Pemanfaatan anggaran daerah juga dilakukan untuk mendukung berbagai program pengendalian inflasi, terutama dalam menjaga ketersediaan pasokan pangan menjelang hari besar keagamaan.
Dalam rapat tersebut, persoalan distribusi gas elpiji juga menjadi salah satu isu yang dibahas. Beberapa daerah sebelumnya sempat melaporkan adanya kelangkaan gas elpiji di tingkat masyarakat.
Pihak Pertamina menjelaskan bahwa secara umum stok gas elpiji masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Namun kelangkaan yang terjadi di lapangan diduga disebabkan oleh distribusi yang tidak tepat sasaran atau adanya praktik penimbunan oleh oknum tertentu.
Karena itu, pemerintah daerah diminta untuk memperkuat pengawasan terhadap distribusi gas bersubsidi agar benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan sejumlah penandatanganan kerja sama strategis untuk mendukung pengendalian inflasi di Bengkulu.
Salah satunya adalah penandatanganan nota kesepahaman antara TPID Provinsi Bengkulu dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bengkulu. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan konsumsi dan stabilitas pangan.
Selain itu, juga dilakukan kerja sama antar daerah dalam penyediaan komoditas cabai serta kerja sama antara pemerintah daerah dengan Perum Bulog Perwakilan Bengkulu guna memperkuat ketahanan pangan.
Melalui berbagai langkah kolaboratif tersebut, pemerintah optimistis stabilitas harga di Provinsi Bengkulu dapat terus terjaga, sehingga kondisi ekonomi daerah tetap stabil dan kebutuhan masyarakat menjelang Idulfitri dapat terpenuhi dengan baik.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
