TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) siap mendukung pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan tersebut menyasar kepatuhan dalam pengelolaan belanja modal serta belanja barang dan jasa tahun anggaran 2026.
Kesiapan pemerintah daerah itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, dalam Entry Meeting bersama jajaran BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (21/9/2026).
Herwan Antoni meminta seluruh kepala OPD tidak menganggap pemeriksaan sebagai sekadar agenda administratif. Menurutnya, proses tersebut menjadi bagian penting untuk melihat sejauh mana pengelolaan anggaran daerah telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Karena itu, setiap OPD diminta menyiapkan dokumen maupun data yang diperlukan tim pemeriksa. Informasi yang disampaikan juga harus sesuai dengan kondisi sebenarnya sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung secara objektif dan lancar.
Herwan menjelaskan pemeriksaan pendahuluan memiliki fungsi strategis bagi pemerintah daerah. Melalui kegiatan tersebut, berbagai aspek dalam pelaksanaan belanja modal maupun belanja barang dan jasa dapat ditelaah lebih awal.
Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai hal-hal yang masih perlu dibenahi. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki dasar untuk melakukan perbaikan terhadap proses pengelolaan keuangan sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap aturan.
“Untuk seluruh Bapak dan Ibu Kepala OPD, saya selaku Sekda menyampaikan bahwa pemeriksaan pendahuluan ini sangat penting bagi kita. Tujuannya untuk mengidentifikasi apa saja yang harus kita lakukan dalam mengelola belanja modal serta belanja barang dan jasa agar sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada,” kata Herwan.
Ia juga meminta jajaran perangkat daerah membangun koordinasi yang baik dengan tim BPK selama pemeriksaan berlangsung. Komunikasi dan penyediaan informasi secara tepat dinilai akan membantu memperlancar tahapan pemeriksaan.
Menurut Herwan, keterbukaan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses pemeriksaan. Setiap dokumen yang diminta harus dapat disiapkan secara lengkap, sehingga tidak terjadi kendala ketika dilakukan pencocokan atau sinkronisasi data.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, lanjutnya, berkomitmen menjaga sinergi dengan BPK dalam seluruh rangkaian pemeriksaan. Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan pemerintah daerah.
“Data harus terbuka dan disiapkan dengan baik, sehingga proses sinkronisasi dan pemeriksaan dapat dilakukan secara tepat,” tegasnya.
Dalam kegiatan Entry Meeting itu, Herwan Antoni hadir bersama Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Bengkulu Nandar Munadi dan Plt. Inspektur Inspektorat Provinsi Bengkulu R.A. Denni.
Turut hadir pula para kepala dinas dan kepala badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kehadiran jajaran tersebut menjadi bagian dari kesiapan perangkat daerah dalam memenuhi kebutuhan data dan dokumen selama proses pemeriksaan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap pemeriksaan pendahuluan BPK dapat berjalan efektif dan menghasilkan masukan yang dapat ditindaklanjuti. Evaluasi tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki pelaksanaan anggaran, terutama pada belanja modal serta belanja barang dan jasa.
Dengan dukungan seluruh OPD, proses pemeriksaan diharapkan berlangsung transparan, tertib, dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah pun dapat menggunakan hasil evaluasi sebagai pijakan untuk memperkuat pengelolaan keuangan pada tahapan berikutnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
