TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Sultan Bachtiar Najamudin, menegaskan komitmennya untuk mengawal secara langsung berbagai aspirasi yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Lebong. Pernyataan tersebut disampaikan usai menerima kunjungan Bupati Lebong, Azhari, di Kantor DPD RI, Selasa (14/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Sultan memastikan bahwa seluruh usulan strategis dari daerah tidak akan berhenti sebatas pembahasan di tingkat internal, tetapi segera ditindaklanjuti dengan komunikasi lintas kementerian dan lembaga terkait di tingkat pusat. Ia menilai langkah proaktif pemerintah daerah dalam menyampaikan kebutuhan pembangunan merupakan hal penting dalam mempercepat realisasi program.
Menurut Sultan, DPD RI memiliki peran vital sebagai jembatan penghubung antara kepentingan daerah dan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pihaknya berkomitmen untuk memastikan setiap aspirasi daerah, khususnya dari Provinsi Bengkulu, mendapatkan perhatian serius.
“DPD RI siap menjembatani serta mengawal agar seluruh usulan ini bisa segera direalisasikan dan tidak terhambat proses birokrasi,” tegas Sultan.
Salah satu isu utama yang menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut adalah pengembangan proyek panas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Geothermal Energy di wilayah Hulu Lais. Proyek ini dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan energi nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sultan menyoroti adanya sejumlah kendala teknis yang masih menghambat percepatan proyek tersebut, termasuk proses pengadaan dan pengoperasian turbin oleh PT PLN (Persero). Ia meminta agar permasalahan tersebut segera diselesaikan agar proyek tidak terus mengalami penundaan yang berpotensi merugikan daerah.
Selain sektor energi, peningkatan kualitas layanan kesehatan juga menjadi fokus pembahasan. Sultan menyatakan dukungannya terhadap upaya penguatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Kabupaten Lebong. Menurutnya, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan sangat penting untuk menjamin akses pelayanan yang merata, terutama bagi masyarakat di wilayah terpencil.
Di sektor sosial, usulan program bedah rumah bagi masyarakat kurang mampu juga mendapat perhatian serius. Program pembangunan 100 unit rumah layak huni dinilai sebagai langkah konkret dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mengurangi angka kemiskinan di daerah.
Sementara itu, dalam aspek penanggulangan bencana, Sultan menekankan pentingnya dukungan peralatan dan infrastruktur. Ia menyebutkan bahwa penyediaan alat berat serta armada pemadam kebakaran sangat dibutuhkan untuk memperkuat respons cepat terhadap potensi bencana di wilayah Lebong yang memiliki tingkat kerawanan tertentu.
Sultan menegaskan, seluruh aspirasi yang disampaikan akan dikomunikasikan secara intensif dengan kementerian terkait agar dapat segera ditindaklanjuti. Ia juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan daerah tidak boleh terhambat oleh proses administrasi yang berlarut-larut.
“Dengan sinergi antara pemerintah daerah, DPD RI, dan pemerintah pusat, kami berharap seluruh program yang diusulkan dapat segera dieksekusi sehingga manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi momentum penting dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Lebong, sekaligus memperkuat peran DPD RI sebagai representasi daerah dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat di tingkat nasional.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
