Skip to main content

Edukasi Dana Haji: BPKH dan Komisi VIII DPR RI Tingkatkan Literasi Keuangan Haji di Bengkulu

Edukasi Dana Haji: BPKH dan Komisi VIII DPR RI Tingkatkan Literasi Keuangan Haji di Bengkulu

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  – Dalam rangka meningkatkan literasi masyarakat tentang pengelolaan dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Republik Indonesia bekerja sama dengan Komisi VIII DPR RI menggelar kegiatan "Tanya Jawab Seputar Haji" di Bengkulu, Selasa (17/6/2025). Kegiatan ini mendapat antusiasme dari berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat, pelaku perbankan syariah, hingga calon jemaah haji.

Acara ini digelar sebagai bagian dari upaya BPKH untuk memperkenalkan peran strategisnya dalam mengelola dana haji secara profesional, transparan, dan amanah. Deputi Keuangan BPKH RI, Irwanto, hadir langsung sebagai narasumber dan memberikan pemaparan komprehensif terkait tugas dan fungsi lembaga yang mengelola miliaran rupiah dana umat tersebut.

“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa masyarakat, khususnya di Provinsi Bengkulu, memiliki pemahaman yang utuh mengenai bagaimana dana haji dikelola, serta pentingnya menitipkan dana tersebut pada lembaga yang sah dan terpercaya,” jelas Irwanto dalam sambutannya.

Irwanto juga menekankan bahwa dana haji yang dikelola BPKH tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan secara syariah untuk memberikan nilai manfaat. Dana hasil investasi tersebut turut digunakan untuk menekan biaya penyelenggaraan ibadah haji agar tetap terjangkau bagi masyarakat.

Tak hanya pemaparan teknis, kegiatan ini juga menghadirkan tokoh perempuan sekaligus anggota masyarakat Bengkulu, Sefty Yuslinah. Dalam kesempatan tersebut, Sefty memberikan apresiasi atas inisiatif BPKH dan Komisi VIII DPR RI yang dinilai memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan dana haji yang akuntabel.

“Alhamdulillah, kegiatan seperti ini sangat membantu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mempercayakan dana haji kepada lembaga resmi seperti BPKH. Kami berharap juga agar pemerintah dan DPR terus mendorong penambahan kuota haji nasional, agar antrean keberangkatan jemaah tidak memakan waktu terlalu lama,” tutur Sefty.

Ia menambahkan bahwa literasi semacam ini tidak hanya membantu masyarakat memahami alur keuangan haji, tetapi juga dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi yang mengelola dana umat.

Dalam kegiatan yang berlangsung interaktif tersebut, juga hadir perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia, salah satu mitra perbankan syariah yang ditunjuk untuk menerima setoran awal tabungan haji. Pihak bank memberikan penjelasan mengenai prosedur pendaftaran, manfaat menabung haji sejak dini, serta sistem antrian haji yang ditetapkan oleh pemerintah.

Menurut penjelasan dari perwakilan Bank Muamalat, calon jemaah haji cukup membuka rekening tabungan haji, menyetorkan setoran awal senilai Rp25 juta (atau sesuai ketentuan terkini), kemudian akan masuk dalam daftar tunggu haji nasional. Dalam masa tunggu tersebut, dana calon jemaah akan dikelola oleh BPKH dan menghasilkan nilai manfaat yang digunakan untuk subsidi biaya haji di kemudian hari.

Sinergi antara BPKH, Komisi VIII DPR RI, dan mitra perbankan syariah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem pengelolaan keuangan haji yang sehat, akuntabel, dan terjangkau. Edukasi kepada masyarakat menjadi kunci untuk memastikan dana umat dikelola secara aman dan sesuai prinsip syariah.

Kegiatan "Tanya Jawab Seputar Haji" ini juga menjadi momentum untuk menumbuhkan semangat masyarakat dalam menunaikan ibadah haji. Melalui literasi yang memadai, masyarakat diharapkan dapat merencanakan ibadah haji dengan baik, aman secara finansial, dan lebih memahami hak serta kewajiban sebagai calon jemaah.

Menutup kegiatan, Irwanto menegaskan bahwa BPKH akan terus berupaya hadir lebih dekat ke masyarakat melalui berbagai kegiatan edukatif serupa di berbagai daerah di Indonesia. Dengan begitu, transparansi dan profesionalisme pengelolaan keuangan haji dapat terus ditingkatkan untuk memberikan kemaslahatan yang luas bagi umat Islam di tanah air.

“Kami ingin masyarakat merasa tenang dan yakin bahwa dana haji mereka berada di tangan yang tepat dan dikelola sebaik mungkin untuk tujuan ibadah,” pungkas Irwanto.

Acara ditutup dengan sesi dialog antara peserta dan narasumber, di mana banyak pertanyaan dan masukan konstruktif disampaikan terkait peningkatan pelayanan haji di masa depan.

Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra