TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut ditegaskan dalam kegiatan Exit Meeting Inspektorat Jenderal (ITJEN) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2026 yang digelar bersama jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Bengkulu.
Kegiatan penting tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, serta dihadiri tim pemeriksa dari ITJEN Kemendagri RI dan seluruh kepala OPD terkait. Exit meeting ini menjadi bagian akhir dari rangkaian pemeriksaan yang telah berlangsung selama delapan hari di berbagai instansi pemerintahan daerah.
Dalam kesempatan itu, perwakilan Tim ITJEN Kemendagri RI, Aldi Primayoga, menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang diberikan Pemerintah Provinsi Bengkulu selama proses pemeriksaan berlangsung. Menurutnya, koordinasi yang baik antara tim pemeriksa dan OPD membuat seluruh tahapan evaluasi berjalan lancar dan efektif.
Ia menjelaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak hanya fokus pada aspek administrasi semata, tetapi juga menyasar pelaksanaan program pembangunan daerah, efektivitas penggunaan anggaran, hingga kualitas tata kelola pemerintahan secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut bertujuan memastikan seluruh program pemerintah berjalan sesuai aturan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Beberapa poin penting yang menjadi perhatian tim pemeriksa di antaranya kesesuaian data dan laporan administrasi, penguatan dokumen inovasi daerah, percepatan penanganan stunting, evaluasi program pengurangan pengangguran terbuka, serta efektivitas penggunaan anggaran perjalanan dinas.
Selain itu, ITJEN Kemendagri juga menyoroti pentingnya kelengkapan dokumen pendukung dalam setiap pelaksanaan program pemerintah. Administrasi yang tertib dinilai menjadi faktor utama dalam menciptakan sistem pemerintahan yang profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sekda Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti oleh masing-masing OPD. Ia meminta seluruh perangkat daerah agar bergerak cepat melengkapi administrasi dan menyelesaikan berbagai catatan evaluasi yang telah diberikan tim ITJEN Kemendagri.
Menurut Herwan, evaluasi yang dilakukan pemerintah pusat harus dipandang sebagai langkah pembinaan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat sistem pemerintahan daerah. Dengan adanya masukan dari ITJEN Kemendagri, Pemprov Bengkulu memiliki kesempatan untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Seluruh rekomendasi harus ditindaklanjuti dengan serius dan tepat waktu agar kualitas tata kelola pemerintahan semakin baik,” tegasnya dalam forum tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen menciptakan birokrasi yang efektif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap OPD diminta meningkatkan disiplin administrasi serta memperkuat pengawasan internal di lingkungan kerja masing-masing.
Exit Meeting ITJEN Kemendagri Tahun 2026 ini diharapkan menjadi momentum evaluasi sekaligus perbaikan bagi seluruh perangkat daerah di Bengkulu. Dengan tata kelola yang semakin baik, pemerintah optimistis mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah.
Melalui pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menargetkan terciptanya sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperkuat reformasi birokrasi di daerah agar pembangunan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
