TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memperkuat langkah strategis dalam menghadapi ancaman bencana alam dengan membangun koordinasi lebih intensif bersama pemerintah pusat. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan prioritas dalam meningkatkan kesiapsiagaan daerah.
Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kepala BNPB, Graha BNPB, Jalan Pramuka, Jakarta Timur, Jumat (6/11/2026). Rombongan kepala daerah Bengkulu diterima langsung Kepala BNPB RI, Letjen TNI Kristomei Sianturi.
Agenda utama pertemuan membahas penguatan mitigasi, kesiapan menghadapi bencana, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam merespons berbagai potensi ancaman bencana. Salah satu pendekatan yang turut menjadi pembahasan adalah mitigasi langit sebagai bagian dari ikhtiar pencegahan dan kesiapsiagaan.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak boleh hanya mengandalkan tindakan darurat setelah peristiwa terjadi. Menurutnya, pemerintah harus memiliki perencanaan matang sejak awal, mulai dari upaya pengurangan risiko, kesiapan personel, ketersediaan logistik hingga dukungan sarana dan prasarana.
Ia menginginkan seluruh daerah di Bengkulu memiliki kemampuan yang semakin baik dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana. Dengan demikian, dampak terhadap masyarakat, fasilitas umum, serta aktivitas perekonomian dapat diminimalkan.
Helmi menyampaikan bahwa pendekatan penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terpadu. Berbagai upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan kesiapan pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat ketika kondisi darurat terjadi.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) turut memaparkan sejumlah kebutuhan yang dinilai mendesak untuk memperkuat kemampuan penanganan bencana.
Usulan pertama berkaitan dengan penguatan persediaan logistik bagi masyarakat terdampak. Kebutuhan tersebut mencakup paket pangan berupa makanan siap saji serta perlengkapan sandang, seperti selimut, kaos lapangan dan seragam sekolah.
Selain itu, pemerintah daerah juga mengusulkan bantuan perlengkapan tempat tinggal sementara berupa kasur dan terpal. Berbagai kebutuhan khusus lainnya turut dimasukkan, di antaranya perlengkapan bayi, perlengkapan keluarga, peralatan sekolah, masker serta perlengkapan kebersihan rumah tangga.
Ketersediaan logistik tersebut menjadi bagian penting dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat selama berada di lokasi pengungsian maupun ketika menjalani masa pemulihan setelah bencana.
Tidak hanya logistik, Pemprov Bengkulu juga mengajukan penambahan armada operasional untuk mendukung mobilitas petugas di lapangan.
Sejumlah kendaraan yang diusulkan meliputi mobil rescue, mobil toilet portabel, mobil dapur umum, sepeda motor trail dan kendaraan pendukung lainnya. Sarana tersebut diharapkan dapat membantu petugas menjangkau lokasi terdampak, menyalurkan bantuan serta memberikan pelayanan kepada warga dalam situasi darurat.
Kebutuhan tenda untuk posko pelayanan, posko komando dan tempat pengungsian juga menjadi perhatian. Keberadaan fasilitas tersebut diperlukan agar proses evakuasi, pendataan korban dan distribusi bantuan dapat berjalan lebih terorganisasi.
Salah satu usulan strategis lainnya adalah pembangunan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) yang didukung teknologi Artificial Intelligence (AI).
Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan data dan informasi kebencanaan yang lebih modern. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pemantauan situasi, pengolahan informasi, koordinasi antarlembaga hingga pengambilan keputusan diharapkan berlangsung lebih cepat dan akurat.
Usulan tersebut terutama ditujukan untuk memperkuat BPBD yang belum memiliki fasilitas Pusdalops memadai.
Pemprov Bengkulu juga menilai sistem komunikasi terpadu menjadi kebutuhan penting. Karena itu, pengadaan perangkat komunikasi yang dapat menghubungkan seluruh sektor terkait kebencanaan turut disampaikan kepada BNPB.
Koordinasi yang didukung sistem komunikasi memadai dinilai sangat menentukan keberhasilan penanganan keadaan darurat, terutama ketika bencana terjadi di beberapa wilayah secara bersamaan.
Kepala BNPB RI Letjen TNI Kristomei Sianturi menyambut baik inisiatif Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota.
Ia menilai penguatan persediaan logistik, penambahan peralatan operasional, pembaruan sistem informasi serta peningkatan koordinasi lintas sektor merupakan komponen penting dalam membangun kesiapsiagaan daerah.
Kristomei berharap komunikasi dan kerja sama antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah terus ditingkatkan. Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan bencana dapat dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran dan terkoordinasi.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Bengkulu memperjuangkan dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat infrastruktur dan kapasitas penanggulangan bencana di daerah.
Dengan adanya dukungan logistik, peralatan, teknologi informasi serta komunikasi yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan perlindungan lebih optimal kepada masyarakat.
Langkah bersama Gubernur Helmi Hasan dan seluruh kepala daerah tersebut sekaligus menegaskan pentingnya membangun budaya kesiapsiagaan. Sebab, keberhasilan penanggulangan bencana bukan hanya ditentukan oleh kecepatan saat tanggap darurat, melainkan juga oleh kesiapan dan perencanaan yang dilakukan jauh sebelum bencana terjadi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
