TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu pada tahun 2025 mengalami penurunan signifikan dibandingkan dua tahun sebelumnya. Data ini dipaparkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bengkulu, Win Rizal, dalam Rapat Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Bengkulu yang digelar di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (17/9/2025).
Dalam pemaparannya, Win Rizal menjelaskan tren penurunan kemiskinan di Kota Bengkulu berjalan cukup konsisten. Berdasarkan data per Maret 2025, persentase penduduk miskin di Kota Bengkulu tercatat sebesar 11,91 persen. Angka ini turun dari 13,76 persen pada 2024 dan 14,71 persen pada 2023.
“Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat di Kota Bengkulu dalam dua tahun terakhir,” kata Win Rizal.
Sementara itu, secara keseluruhan Provinsi Bengkulu juga mengalami tren serupa. Persentase penduduk miskin pada 2025 tercatat sebesar 12,08 persen. Sebelumnya, pada 2024 berada di angka 13,56 persen, dan pada 2023 sebesar 14,04 persen.
Rapat TKPK ini dibuka secara resmi oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah Bengkulu.
Sejumlah pejabat hadir dalam rapat ini, antara lain Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu Yuliswani, Wakil Wali Kota Bengkulu sekaligus Ketua TKPK Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing, serta Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang. Selain itu, rapat juga diikuti oleh perwakilan tim percepatan penanggulangan kemiskinan dari berbagai kabupaten/kota, seperti Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang, Bengkulu Selatan, dan Mukomuko.
Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P.L. Tobing, menekankan pentingnya sinergi antar daerah dalam menurunkan angka kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem. Menurutnya, upaya pengentasan kemiskinan tidak bisa dilakukan secara terpisah oleh pemerintah kota atau kabupaten, melainkan harus dikerjakan bersama dengan dukungan penuh dari pemerintah provinsi.
“Kita harus terus bersinergi dan berkolaborasi dalam melaksanakan program-program nyata untuk menekan angka kemiskinan. Dengan kebersamaan, kita optimis angka ini dapat terus turun secara signifikan,” ujar Ronny.
Senada dengan itu, Kepala Bapperida Provinsi Bengkulu, Yuliswani, menegaskan bahwa rapat koordinasi semacam ini wajib dilaksanakan secara rutin oleh pemerintah daerah. Ia menyebutkan, sesuai amanat peraturan presiden, TKPK di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan rapat koordinasi sedikitnya tiga kali dalam setahun.
“Pelaksanaan rapat koordinasi ini merupakan bagian dari instruksi nasional yang dipantau langsung oleh Tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di tingkat pusat. Karena itu, semua daerah harus konsisten menjalankannya,” jelas Yuliswani.
Ia menambahkan, langkah konsisten dari seluruh jajaran pemerintah daerah akan semakin memperkuat program penanggulangan kemiskinan di Bengkulu. Harapannya, angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan hingga mendekati nol sesuai target pembangunan nasional.
Dengan capaian tren penurunan kemiskinan yang positif di Kota Bengkulu maupun tingkat provinsi, pemerintah optimis kerja sama lintas daerah yang berkelanjutan akan menjadi kunci untuk mempercepat terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera di Bumi Rafflesia.
Pewarta : Amg
Editng : AdI Saputra
