Skip to main content

Bahas Evaluasi Gubernur atas Perubahan APBD 2026, Ketua DPRD Pimpin Rapat Banggar dan TAPD DPRD Kabupaten Blitar

Bahas Evaluasi Gubernur atas Perubahan APBD 2026, Ketua DPRD Pimpin Rapat Banggar dan TAPD DPRD Kabupaten Blitar

TEROPONGPUBLIK.CO.ID   <<<>>>   DPRD Kabupaten Blitar menggelar Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk membahas hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Jumat (23/10/2026).

Rapat kerja tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi. Pembahasan ini merupakan bagian dari tahapan penting dalam proses penyempurnaan dokumen perubahan APBD setelah mendapatkan evaluasi dari pemerintah provinsi.

Dalam rapat tersebut, Banggar DPRD bersama TAPD mencermati sejumlah catatan, masukan, serta rekomendasi yang disampaikan Gubernur Jawa Timur. Hasil evaluasi tersebut menjadi acuan untuk melakukan penyesuaian terhadap rancangan peraturan daerah agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan pembangunan daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menyampaikan bahwa pembahasan hasil evaluasi gubernur merupakan tahapan yang harus dilaksanakan secara cermat dan bertanggung jawab. Menurutnya, setiap catatan dan rekomendasi perlu ditindaklanjuti agar dokumen perubahan APBD memiliki kesesuaian dari sisi regulasi maupun kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan.

"Pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur ini menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Setiap catatan dan rekomendasi harus kita cermati bersama agar anggaran yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan daerah," ujarnya.

Supriadi menegaskan, DPRD melalui Badan Anggaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses penganggaran daerah berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku. Karena itu, koordinasi dengan TAPD diperlukan agar seluruh hasil evaluasi dapat dibahas secara menyeluruh sebelum ditindaklanjuti dalam penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

Ia juga menekankan bahwa perubahan APBD tidak sekadar berkaitan dengan penyesuaian angka-angka anggaran, tetapi harus tetap memperhatikan prioritas pembangunan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Blitar.

Menurutnya, setiap kebijakan penganggaran harus diarahkan untuk mendukung efektivitas program pemerintah daerah, keberlanjutan pembangunan, serta optimalisasi pelayanan publik.

"Prinsipnya, kita ingin proses penyempurnaan ini berjalan sesuai aturan, transparan, dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Jangan sampai ada program atau kebutuhan prioritas daerah yang tidak mendapatkan perhatian dalam pembahasan anggaran," tegas Supriadi.

Melalui rapat kerja Banggar bersama TAPD tersebut, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Blitar berupaya menyelaraskan seluruh rekomendasi evaluasi gubernur dengan kebutuhan riil daerah.

Dengan demikian, penyempurnaan Perubahan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2026 diharapkan dapat menghasilkan dokumen anggaran yang lebih terarah, efektif, akuntabel, serta mampu mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(adv)

Pewarta : Agus Faisal

Editing : Adi Saputra