TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, menghadiri agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu, Senin (19/1). Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan BPK dalam memastikan tata kelola pemerintahan daerah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Penyerahan LHP ini mencakup dua fokus pemeriksaan utama. Pertama, pemeriksaan kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu serta Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua, pemeriksaan kinerja terkait efektivitas upaya penuntasan penyakit Tuberkulosis (TBC) yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah pada Tahun Anggaran 2024. Seluruh pemeriksaan tersebut masuk dalam agenda pemeriksaan Semester III Tahun 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Nandar Munadi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu memandang hasil pemeriksaan BPK sebagai instrumen penting dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pemerintah daerah. Menurutnya, LHP bukan semata-mata dokumen evaluasi, melainkan juga menjadi rujukan strategis untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Laporan hasil pemeriksaan ini harus kita sikapi secara positif. Temuan dan rekomendasi dari BPK menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga agar ke depan pelaksanaan program pemerintah semakin tepat sasaran, efektif, dan sesuai dengan regulasi,” ujar Nandar.
Ia menambahkan, khusus pada sektor pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana merupakan bagian penting dalam mendukung kualitas proses belajar mengajar. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap aturan dalam perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan kegiatan harus menjadi perhatian serius seluruh perangkat daerah. Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata Nandar, berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan BPK sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
Sementara itu, terkait pemeriksaan kinerja penuntasan TBC di Kabupaten Bengkulu Tengah, Nandar menilai isu kesehatan masyarakat, khususnya TBC, merupakan persoalan yang memerlukan penanganan lintas sektor. Efektivitas program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran, tetapi juga oleh koordinasi antarinstansi, keterlibatan masyarakat, serta keberlanjutan program di lapangan.
“Upaya penanggulangan TBC harus dilakukan secara komprehensif. Hasil pemeriksaan kinerja dari BPK ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai capaian program, sekaligus menjadi dasar untuk memperkuat strategi penanganan TBC di daerah,” jelasnya.
Perwakilan BPK Provinsi Bengkulu dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa pemeriksaan dilakukan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah telah mematuhi ketentuan yang berlaku serta menilai efektivitas pelaksanaan program prioritas. BPK juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.
Penyerahan LHP ini dihadiri oleh jajaran pejabat pemerintah provinsi dan kabupaten terkait, serta perwakilan dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang menjadi objek pemeriksaan. Suasana kegiatan berlangsung tertib dan penuh komitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan daerah.
Dengan diterimanya LHP dari BPK, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten terkait diharapkan segera menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang konkret. Hal ini sejalan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor, khususnya pendidikan dan kesehatan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
