TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Sebagai bagian dari upaya untuk mencapai target 'Zero Stunting' di Kota Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) terus menjalankan berbagai tindakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Implementasi langkah-langkah konkret ini disampaikan dalam serangkaian Mini Lokakarya yang diadakan di beberapa kecamatan di Kota Bengkulu.
Seperti diketahui, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting mendefinisikan stunting sebagai gangguan tumbuh kembang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis serta infeksi berulang. Gangguan ini ditandai dengan tinggi badan yang berada di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
Menurut Kementerian Kesehatan, stunting dikategorikan menjadi dua: pertama, stunted, yaitu anak balita dengan nilai z-score kurang dari -2.00 Standar Deviasi, dan kedua, severely stunted, yaitu anak yang nilai z-score-nya kurang dari -3.00 Standar Deviasi. Stunting merupakan kekurangan gizi pada bayi dalam 1000 hari pertama kehidupan yang berlangsung lama, mengakibatkan terhambatnya perkembangan otak dan tumbuh kembang anak. Bayi yang mengalami kekurangan gizi menahun ini tumbuh lebih pendek dari standar tinggi balita seusianya. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua anak yang bertubuh pendek mengalami stunting, sementara anak yang stunting pasti bertubuh pendek.
Kepala Dinas DP3AP2KB Kota Bengkulu, Dewi Dharma, menyatakan komitmen penuh pihaknya dalam upaya mewujudkan nol kasus stunting di wilayahnya. “Kami meminta setiap kecamatan di Kota Bengkulu untuk terus berkomitmen dalam menjaga nol kasus stunting. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” ujarnya.
Strategi utama DP3AP2KB untuk mengatasi stunting adalah meningkatkan kualitas hidup keluarga, pola asuh anak, serta pelayanan kesehatan dan sanitasi. Dewi menekankan bahwa peningkatan aspek-aspek ini diharapkan mampu menekan angka stunting secara signifikan. Selain itu, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) juga didorong untuk cepat tanggap dalam menangani kasus-kasus yang terindikasi stunting, sehingga intervensi dapat segera dilakukan.
"Kinerja TPPS saat ini sudah sangat baik. Harapan kami adalah agar tim ini bisa mempertahankan dan bahkan meningkatkan kualitas kerja mereka di masa mendatang," jelas Dewi. Ia juga menekankan pentingnya kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan di wilayah sekitar, seperti Korem, Kapolsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan ketua adat. "Kolaborasi ini penting untuk mendampingi keluarga-keluarga berisiko stunting, termasuk calon pengantin dan ibu hamil, dalam upaya pencegahan stunting," tambahnya.
Langkah-langkah DP3AP2KB dan dukungan dari berbagai pihak diharapkan dapat terus menurunkan angka stunting di Kota Bengkulu. Upaya bersama ini menjadi contoh sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai instansi yang memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan generasi masa depan, serta mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam berbagai kesempatan, DP3AP2KB terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi seimbang dan sanitasi yang baik. Selain itu, program-program seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita, penyuluhan kesehatan, serta pemeriksaan kesehatan berkala terus digalakkan untuk memastikan kesehatan ibu dan anak terjaga dengan baik. Dewi Dharma juga menyampaikan bahwa DP3AP2KB siap menerima masukan dan kritik konstruktif dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan dalam upaya penurunan stunting.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen kuat dari seluruh pihak terkait, Kota Bengkulu diharapkan dapat menjadi contoh sukses dalam upaya penurunan stunting di Indonesia. Hal ini sejalan dengan target nasional untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing tinggi, menuju Indonesia yang lebih baik di masa depan.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
