TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, tampil sebagai pembicara utama dalam Forum Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah (PTMA) se-Indonesia tahun 2026 yang digelar di Aula HD Universitas Muhammadiyah Bengkulu (UMB) Kampus 4, Jumat (23/1/2026). Forum nasional ini menjadi ruang strategis bagi akademisi dan pemangku kebijakan untuk berdiskusi mengenai tantangan tata kelola pemerintahan di era modern.
Kehadiran orang nomor satu di Kota Bengkulu tersebut mendapat perhatian khusus dari para dekan FISIP yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Dalam forum itu, Dedy Wahyudi dipercaya menyampaikan materi bertajuk Efisiensi Pemerintahan di Tengah Tuntutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat, sebuah isu yang dinilai relevan dengan kondisi nasional saat ini.
Dalam paparannya, Dedy menekankan bahwa efisiensi pemerintahan bukan semata-mata soal penghematan anggaran, melainkan bagaimana pemerintah mampu mengelola sumber daya secara cerdas, tepat sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah dituntut untuk bekerja lebih adaptif di tengah keterbatasan fiskal dan meningkatnya ekspektasi publik terhadap kualitas pelayanan.
“Pemerintah tidak bisa lagi bekerja dengan pola lama. Setiap kebijakan harus berbasis kebutuhan riil masyarakat dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas,” ujar Dedy di hadapan peserta forum.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong reformasi birokrasi dengan menitikberatkan pada percepatan pelayanan publik, pemangkasan prosedur yang berbelit, serta pemanfaatan teknologi digital. Langkah tersebut diyakini mampu meningkatkan kinerja aparatur sekaligus menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Lebih lanjut, Dedy menyampaikan bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi orientasi utama dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Efisiensi anggaran, kata dia, harus diiringi dengan keberpihakan kepada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
“Efisiensi tidak boleh mengorbankan kepentingan publik. Justru dengan pengelolaan anggaran yang efisien, ruang fiskal untuk program pro-rakyat bisa diperluas,” tegasnya.
Forum Dekan FISIP PTMA se-Indonesia ini juga menjadi wadah pertukaran gagasan antara pemerintah daerah dan kalangan akademisi. Dedy menilai peran perguruan tinggi sangat penting dalam memberikan kontribusi pemikiran, riset, dan rekomendasi kebijakan yang berbasis data dan kajian ilmiah.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah dan dunia akademik perlu terus diperkuat agar kebijakan publik yang dihasilkan tidak hanya responsif, tetapi juga berkelanjutan. Ia berharap FISIP PTMA dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan sosial dan politik yang inklusif.
Sementara itu, pihak Universitas Muhammadiyah Bengkulu menyambut positif kehadiran Wali Kota Bengkulu dalam forum nasional tersebut. Kegiatan ini dinilai mampu memperkaya perspektif akademisi mengenai praktik pemerintahan di tingkat daerah, sekaligus membuka ruang dialog yang konstruktif antara kampus dan pemerintah.
Forum yang dihadiri puluhan dekan FISIP PTMA dari berbagai wilayah ini direncanakan berlangsung dengan sejumlah agenda diskusi, termasuk penguatan peran ilmu sosial dan politik dalam menjawab dinamika pembangunan nasional. Melalui forum ini, diharapkan lahir gagasan-gagasan segar yang dapat mendorong terwujudnya pemerintahan yang efisien, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
