TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Masalah pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai kembali mencuat. Alur pelayaran yang seharusnya menjadi jalur keluar-masuk kapal kini benar-benar tertutup pasir, sehingga aktivitas bongkar muat terganggu. Temuan ini terungkap saat dilakukan inspeksi mendadak (sidak) oleh sejumlah pihak yang tergabung dalam Forum Komunikasi Asosiasi Maritim Bengkulu.
Sidak tersebut dilakukan oleh Ketua Forum Komunikasi Asosiasi Maritim Marwan Ramis, Sekretaris Purwanto, perwakilan ALFI ILFA Aris, serta Wakil Ketua INSA yang juga anggota DPRD Kota Bengkulu, Edi Hariyanto. Mereka menyampaikan keprihatinan terhadap lambannya penanganan dan lemahnya pengawasan atas pengerukan alur pelabuhan.
Menurut Edi Hariyanto, kapal keruk CSD Costa Fortune 3 yang didatangkan untuk mengatasi pendangkalan ternyata tidak bekerja maksimal. “Berdasarkan hasil pantauan kami di lapangan, kapal keruk tersebut hanya aktif saat ada kunjungan dari General Manager dan tim media. Setelah itu, aktivitas pengerukan kembali terhenti,” ungkap Edi.
Ia menegaskan bahwa pengerukan seharusnya dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya formalitas saat ada kunjungan pejabat. “Kondisi ini sangat merugikan aktivitas pelabuhan, terutama bagi kapal-kapal yang tertahan di kolam pelabuhan,” tambahnya.
Edi juga menyayangkan tidak adanya pengawasan yang memadai dari pihak Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Ia mendesak agar KSOP segera menugaskan petugas di lapangan untuk melakukan pengawasan ketat serta membuat time sheet atau laporan kerja harian kapal keruk. Dengan adanya pengawasan ini, pekerjaan pengerukan bisa terpantau dengan baik dan tidak mangkrak.
Solusi Sementara: Gunakan Alur Alami Dekat Dermaga Pertamina
Dalam kesempatan tersebut, Forum Komunikasi Asosiasi Maritim juga mengusulkan solusi cepat untuk mengatasi kapal-kapal yang tertahan di kolam pelabuhan dan membuka akses masuk bagi kapal KM Pulau Telo yang belum bisa bersandar. Salah satu solusi darurat yang disampaikan adalah dengan memanfaatkan alur alami yang terbentuk akibat abrasi di dekat dermaga Pertamina.
Namun, terdapat kendala berupa pipa Pertamina yang melintang di area tersebut dan menghalangi jalur kapal. Untuk itu, forum mengusulkan agar posisi pipa tersebut dimodifikasi agar tidak lagi menjadi hambatan.
“Secara teknis, pipa Pertamina yang berbentuk huruf ‘L’ bisa dipotong pada titik tertentu, kemudian disambung kembali dan ditanam lebih dalam ke dasar pasir. Dengan begitu, jalur alur bisa digunakan kembali oleh kapal tanpa mengganggu instalasi Pertamina,” jelas Edi Hariyanto.
Ia menambahkan bahwa langkah ini hanya bisa dilakukan jika ada koordinasi cepat dan intensif antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pelindo, Pertamina, dan KSOP. “Kami minta Pak Gubernur segera mengambil inisiatif untuk memimpin koordinasi lintas instansi ini. Jangan sampai pelabuhan sebagai urat nadi ekonomi daerah lumpuh karena lambannya penanganan,” tegas Edi.
Mendesak Komitmen Bersama
Menurut Edi, pelabuhan adalah jantung logistik Bengkulu. Ketika alur pelayaran terganggu, efeknya sangat besar, bukan hanya bagi pelaku usaha pelayaran dan logistik, tapi juga masyarakat luas yang terdampak akibat keterlambatan distribusi barang dan kebutuhan pokok.
Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah, instansi vertikal, BUMN, maupun asosiasi pelayaran dan logistik, untuk bahu membahu mengatasi krisis ini secara cepat dan konkret. “Ini bukan soal teknis semata, tapi soal komitmen dan tanggung jawab bersama,” pungkas Edi.
Dengan adanya sorotan tajam dari DPRD Kota Bengkulu dan asosiasi maritim, diharapkan pemerintah dan pihak terkait segera bergerak cepat. Pelabuhan Pulau Baai tidak boleh dibiarkan terhambat operasionalnya karena masalah yang sebenarnya bisa diatasi dengan koordinasi yang baik dan kerja nyata.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
