TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Proses pengerukan alur di Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu hingga kini belum menunjukkan perkembangan signifikan. Kondisi ini memunculkan keprihatinan dari berbagai pihak, termasuk kalangan legislatif. Pendangkalan alur pelayaran di pelabuhan terbesar di Provinsi Bengkulu ini telah berdampak serius terhadap aktivitas bongkar muat serta keluar-masuk kapal, yang pada gilirannya turut melumpuhkan sektor ekonomi di daerah tersebut.
Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Bengkulu, Suharto, menyuarakan keprihatinannya terhadap lambatnya penyelesaian pengerukan alur tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi dari PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan, maupun dari Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, terkait sejauh mana progres pengerjaan di lapangan.
"Kami minta semua pihak untuk bersabar, namun tidak berarti kita berdiam diri. Kami akan segera berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak terkait. Jika perlu, DPRD akan turun langsung meninjau aktivitas kapal keruk di lokasi pengerukan," kata Suharto kepada awak media, Jumat (20/6/2025).
Menurutnya, keterlambatan pengerukan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi sudah menyangkut hajat hidup masyarakat, khususnya di daerah-daerah yang sangat bergantung pada keberlangsungan pelabuhan, seperti di Pulau Enggano. Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menjamin akses logistik dan distribusi barang yang lancar ke wilayah-wilayah terluar.
"Enggano adalah daerah yang sangat mengandalkan Pelabuhan Pulau Baai untuk pengiriman barang. Ketika alur pelayaran dangkal dan kapal tak bisa sandar, maka masyarakat di sana akan sangat terdampak. Pemerintah harus hadir dan mencarikan solusi sesegera mungkin," tegasnya.
Selain itu, Suharto juga menyentil soal pentingnya transparansi dari PT Pelindo dalam menyampaikan laporan progres pengerukan kepada publik. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui sejauh mana langkah-langkah yang telah ditempuh oleh BUMN tersebut dalam menangani persoalan ini.
"Dalam sistem pemerintahan yang terbuka, masyarakat perlu dilibatkan atau minimal diinformasikan mengenai apa yang sedang terjadi dan apa upaya yang dilakukan. Jangan sampai muncul persepsi negatif bahwa pengerukan ini terkesan lambat tanpa penjelasan yang memadai," tambahnya.
Sebagaimana diketahui, pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai sudah terjadi cukup lama dan telah menjadi isu krusial dalam pengembangan sektor logistik dan perdagangan di Bengkulu. Kapal-kapal besar kesulitan untuk masuk ke pelabuhan karena kedalaman alur tidak lagi sesuai standar, sehingga banyak pengiriman barang yang tertunda atau dialihkan ke pelabuhan lain.
Akibatnya, roda ekonomi yang selama ini bergantung pada kelancaran distribusi barang lewat laut turut terganggu. Sejumlah pelaku usaha mengeluhkan biaya logistik yang melonjak karena keterlambatan distribusi, sementara masyarakat pun mulai merasakan dampaknya lewat naiknya harga beberapa kebutuhan pokok.
Menyikapi hal ini, sejumlah pihak mendesak agar pengerukan segera dituntaskan. Pemerintah daerah dan pusat diminta untuk duduk bersama mencari solusi jangka pendek dan panjang. Termasuk mempercepat proses pengerukan, memperbarui armada kapal keruk jika perlu, serta memperkuat koordinasi lintas lembaga.
Di sisi lain, masyarakat berharap agar kegiatan pengerukan ini tidak hanya dilakukan sebagai respons sesaat terhadap tekanan publik, melainkan menjadi bagian dari upaya serius membenahi infrastruktur pelabuhan di Bengkulu secara berkelanjutan.
"Kita tidak ingin pengerukan ini hanya menjadi proyek tambal sulam. Harus ada perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang konsisten, karena Pelabuhan Pulau Baai adalah jantung logistik Bengkulu," pungkas Suharto.
Dengan berbagai persoalan yang kini muncul, publik menantikan ketegasan dan komitmen nyata dari seluruh pihak terkait, agar Pelabuhan Pulau Baai kembali berfungsi optimal dan perekonomian Bengkulu dapat pulih dan berkembang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
