TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kini semakin dekat dengan masyarakat pedesaan. Pemerintah Provinsi Bengkulu secara resmi menghadirkan program Samsat Desa yang diluncurkan langsung oleh Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, di halaman Kantor Bank Bengkulu, Desa Sukaraja, Kabupaten Seluma, Kamis (19/2). Program ini menjadi terobosan baru untuk memangkas jarak dan waktu tempuh warga dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.
Dalam sambutannya, Helmi Hasan menekankan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan layanan publik yang lebih mudah diakses. Menurutnya, banyak masyarakat desa yang selama ini harus menempuh perjalanan cukup jauh ke ibu kota kabupaten hanya untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Kondisi tersebut dinilai kurang efisien, terutama bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu dan biaya transportasi.
“Kehadiran Samsat Desa ini adalah bentuk komitmen pemerintah agar pelayanan semakin cepat, sederhana, dan terbuka. Masyarakat tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan ongkos perjalanan ke kota,” ujar Helmi di hadapan warga dan jajaran instansi terkait.
Program ini tidak hanya sekadar memindahkan layanan ke desa, tetapi juga menjadi bagian dari strategi meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah provinsi menilai bahwa kemudahan akses akan berdampak langsung pada meningkatnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Pajak kendaraan bermotor sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan.
Helmi menjelaskan, dana yang terkumpul dari pajak kendaraan akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta berbagai program pemberdayaan desa. Ia mengajak masyarakat untuk melihat pembayaran pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi sebagai kontribusi nyata dalam mempercepat pembangunan daerah.
Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, program Samsat Desa melibatkan sejumlah mitra strategis. Direktorat Lalu Lintas Polda Bengkulu berperan dalam aspek administrasi kendaraan dan penegakan aturan, sementara PT Jasa Raharja menangani komponen asuransi wajib kecelakaan lalu lintas. Dukungan sistem pembayaran juga diperkuat oleh Bank Bengkulu agar transaksi berlangsung aman dan transparan.
Sinergi lintas instansi ini diharapkan mampu menghadirkan layanan yang tertib, akuntabel, dan minim kendala teknis. Masyarakat cukup datang ke lokasi Samsat Desa dengan membawa dokumen kendaraan yang diperlukan, lalu proses pembayaran dapat dilakukan tanpa prosedur berbelit.
Antusiasme warga terlihat sejak hari peluncuran. Rahmat (45), salah seorang warga Seluma, mengaku sangat terbantu dengan adanya layanan tersebut. Ia mengatakan, sebelumnya harus meluangkan waktu khusus untuk pergi ke kota demi membayar pajak kendaraan.
“Sekarang lebih praktis karena dekat dari rumah. Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi. Ini tentu membuat kami lebih semangat membayar pajak tepat waktu,” ujarnya.
Selain memperkuat pelayanan pajak, Pemerintah Provinsi Bengkulu juga menyiapkan agenda pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Seluma pada tahun 2025. Pemerintah menargetkan perbaikan sejumlah ruas jalan provinsi dengan alokasi anggaran yang diperkirakan mencapai antara Rp72,2 miliar hingga Rp85 miliar.
Beberapa ruas yang menjadi prioritas antara lain jalur Pasar Talo–Kembang Mumpo–Pring Baru, Simpang Tiga Ngalam–Pasar Ngalam, serta Sukaraja–Padang Capo. Ruas-ruas tersebut selama ini diketahui mengalami kerusakan cukup berat dan menjadi keluhan masyarakat karena menghambat mobilitas barang dan orang.
Perbaikan infrastruktur ini diharapkan mampu memperlancar konektivitas antarwilayah, mempercepat distribusi hasil pertanian dan perdagangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Pemerintah optimistis bahwa kombinasi antara peningkatan pelayanan pajak dan pembangunan jalan akan memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Seluma.
Dengan hadirnya Samsat Desa dan komitmen pembangunan yang berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Bengkulu menegaskan arah kebijakan yang berpihak pada kemudahan layanan dan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa.
Perwarta : Amg
Editing : Adi Saputra
