TEROPONGPUBLIK.XO.ID <<<<>>> Indonesia tengah berada pada fase penting yang dapat menentukan arah pembangunan dalam beberapa tahun mendatang. Bonus demografi yang diperkirakan mencapai puncaknya pada 2030–2035 dinilai menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk mempercepat langkah menuju negara maju.
Hal tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo ketika memberikan kuliah umum dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Tahun 2026 di Kota Medan, Senin (28/9/2026).
Di hadapan mahasiswa, Kapolri menekankan bahwa besarnya jumlah penduduk usia produktif harus diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia. Tanpa kualitas pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang memadai, bonus demografi justru tidak akan memberikan dampak maksimal bagi pembangunan nasional.
Menurut Listyo Sigit, generasi muda memiliki posisi strategis karena mereka akan menjadi bagian penting dari kelompok usia produktif ketika Indonesia memasuki periode puncak bonus demografi.
“Kesempatan ada di depan kita. Bagaimana kemudian kita bisa memanfaatkan semua, dan itu tentunya butuh kolaborasi,” kata Kapolri.
Kapolri menjelaskan, bonus demografi pada dasarnya merupakan kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok usia nonproduktif. Situasi tersebut dapat menjadi modal pembangunan apabila mampu dikelola secara tepat.
Karena itu, pemerintah dan seluruh elemen bangsa perlu memastikan generasi muda memperoleh akses pendidikan yang berkualitas serta memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja.
Selain pendidikan dan keterampilan, aspek kesehatan dan pemenuhan gizi masyarakat juga menjadi faktor penting. Kualitas manusia yang baik akan menentukan produktivitas tenaga kerja sekaligus kemampuan Indonesia bersaing di tengah perubahan ekonomi dan teknologi global.
Kapolri kemudian menyinggung pengalaman sejumlah negara yang telah memanfaatkan bonus demografi sebagai bagian dari proses pembangunan. Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan disebut mampu mengoptimalkan tenaga produktif melalui penguatan pendidikan, peningkatan kompetensi pekerja, penciptaan lapangan kerja bernilai tambah, serta pembangunan sektor industri.
Sebaliknya, pengalaman negara lain seperti Brasil dan Thailand menunjukkan bahwa bonus demografi tidak secara otomatis menghasilkan kemajuan ekonomi. Berbagai tantangan, mulai dari kualitas tenaga kerja hingga ketersediaan lapangan pekerjaan produktif, dapat menjadi hambatan apabila tidak dipersiapkan sejak awal.
Selain memiliki jumlah penduduk yang besar, Indonesia juga mempunyai kekayaan sumber daya alam yang dapat menjadi modal untuk memperkuat perekonomian.
Kapolri menyebut Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 62 juta ton atau 44,3 persen dari cadangan dunia. Sementara cadangan emas Indonesia diperkirakan mencapai 3.600 ton dan menempatkan Indonesia di jajaran negara dengan cadangan emas terbesar secara global.
Potensi tersebut, menurut Kapolri, perlu dikelola melalui kebijakan yang mampu menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah adalah mendorong hilirisasi berbagai komoditas strategis.
Dalam paparannya, disebutkan telah dilakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi mencapai Rp231 triliun.
Pengembangan industri hilir diharapkan tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi komoditas, tetapi juga menciptakan lapangan pekerjaan baru yang membutuhkan tenaga kerja dengan kemampuan lebih tinggi.
Transformasi ekonomi juga berkaitan dengan sektor energi. Kapolri menyampaikan penerapan biodiesel B50 sebagai salah satu kebijakan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat memberikan penghematan devisa hingga Rp170 triliun. Di sisi lain, pengembangan industri berbasis energi dan sumber daya domestik dapat membuka ruang ekonomi baru apabila dibarengi peningkatan produktivitas dan kualitas tenaga kerja.
Kapolri mengingatkan bahwa berbagai potensi tersebut belum cukup apabila tidak disertai kesiapan manusia yang akan mengelolanya.
Karena itu, mahasiswa diminta tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga membangun kompetensi, memperluas wawasan, menguasai teknologi, serta memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan kebutuhan dunia kerja.
Kapolri menegaskan keberhasilan Indonesia melewati momentum bonus demografi tidak dapat dibebankan kepada pemerintah semata. Dibutuhkan keterlibatan dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat, akademisi, serta generasi muda.
Kolaborasi antarsektor diperlukan agar pendidikan dapat terhubung dengan kebutuhan industri, lapangan kerja terus berkembang, dan sumber daya alam dapat dikelola menjadi produk bernilai tambah.
“Ini semua bisa berjalan kalau kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan para cendekiawan ini bisa bersatu. Ini kuncinya,” pungkas Listyo Sigit.
Bagi mahasiswa UMSU dan generasi muda secara luas, periode menuju 2030–2035 menjadi waktu penting untuk mempersiapkan kemampuan menghadapi perubahan. Bonus demografi bukan sekadar persoalan jumlah penduduk, tetapi berkaitan erat dengan kualitas manusia yang akan menentukan produktivitas dan daya saing Indonesia di masa depan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
