TEROPONGPUBLIK.CO.ID<<<>>> Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menginisiasi Rapat Pokja/FGD Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Bengkulu dengan tema "Mengefektifkan Tahapan Pengukuran IDI dan Mempercepat Rilis IDI Tahun Anggaran 2023" di Adeeva Hotel Pantai Panjang pada Jumat (26/4/2024).
Khairil menjelaskan bahwa IDI merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi perkembangan dan penerapan demokrasi di Bengkulu. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 menunjukkan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Provinsi Bengkulu mencapai angka 73,23.
"Terdapat beberapa temuan dari BPS provinsi, hal ini menjadi evaluasi bagi semua pihak. Indeks demokrasi kita pada tahun 2022 berada pada angka 73,23 dalam skala 0 hingga 100," ungkap Khairil.
Pada FGD tersebut, tim Pokja membahas beberapa poin indikator penilaian untuk menentukan nilai Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2024 Provinsi Bengkulu. Salah satu poin yang dibahas adalah indikator dari aspek kebebasan, yang menilai sejauh mana sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat memperoleh kemandirian.
Eko Fajariyanto, Statistisi ahli Madya BPS Provinsi Bengkulu, menjelaskan bahwa pengukuran indeks demokrasi Indonesia melibatkan empat lembaga, yakni BPS, Bappenas, Kemenkopulhukam, dan Kementerian Dalam Negeri. Data menunjukkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, indeks demokrasi Bengkulu mengalami peningkatan, dari 72,20 pada tahun 2020 menjadi 73,23 pada tahun 2022 dalam skala 0 hingga 100.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
