TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota Bengkulu akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait beredarnya foto mobil dinas dengan nomor polisi BD 1058 EY yang viral di media sosial karena terlihat terparkir di kawasan wisata Pantai Panjang pada malam takbiran Idul Fitri.
Foto tersebut sebelumnya memicu berbagai spekulasi dari warganet. Pasalnya, lokasi kendaraan dinas itu berada tidak jauh dari area hiburan malam sehingga menimbulkan beragam asumsi negatif mengenai tujuan keberadaannya di tempat tersebut.
Menanggapi hal itu, Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi Al Nur, menyampaikan klarifikasi bahwa keberadaan kendaraan dinas tersebut murni berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan. Ia menegaskan bahwa kunjungannya ke kawasan Pantai Panjang tidak ada kaitannya dengan aktivitas hiburan maupun kepentingan pribadi.
Sehmi menjelaskan, pada malam takbiran tersebut dirinya baru saja selesai mengikuti rangkaian kegiatan takbiran bersama pemerintah daerah. Setelah kegiatan tersebut, ia langsung menuju kawasan Pantai Panjang untuk melakukan pemantauan situasi.
Sebagai pejabat yang membidangi sektor ekonomi dan pembangunan di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi juga memiliki tanggung jawab dalam penataan kawasan wisata Pantai Panjang. Oleh karena itu, menurutnya, kehadiran di lokasi tersebut merupakan bagian dari tugas pengawasan menjelang meningkatnya aktivitas masyarakat saat libur Lebaran.
“Memang benar kendaraan dinas itu berada di kawasan Pantai Panjang pada malam tersebut. Saya datang setelah mengikuti kegiatan takbiran. Kehadiran saya di sana semata-mata untuk melakukan pembinaan serta memantau aktivitas pedagang di kawasan wisata,” ujar Sehmi dalam keterangannya.
Dalam kegiatan pemantauan tersebut, Sehmi menyebutkan ada beberapa hal yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Salah satunya adalah memastikan kesiapan para pedagang yang berjualan di sekitar Pantai Panjang dalam menyambut lonjakan wisatawan selama libur Idul Fitri.
Selain itu, pemerintah juga ingin memastikan bahwa aktivitas usaha di kawasan wisata tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Hal ini penting agar kawasan Pantai Panjang tetap menjadi destinasi wisata yang nyaman bagi masyarakat maupun wisatawan yang datang dari berbagai daerah.
Sehmi menambahkan bahwa komunikasi langsung dengan pedagang menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi riil di lapangan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengambil langkah cepat jika ditemukan potensi masalah yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung.
Selain memantau kesiapan pedagang, pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap potensi peredaran minuman keras di kawasan wisata. Sehmi menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan tidak ada aktivitas yang melanggar aturan, terutama yang dapat mengganggu ketertiban umum.
Pengawasan tersebut dilakukan agar kawasan Pantai Panjang tetap aman dan kondusif selama momen libur Lebaran. Mengingat kawasan tersebut merupakan salah satu destinasi favorit masyarakat Bengkulu saat hari libur.
“Tujuan kami jelas, yakni memastikan kawasan wisata tetap tertib dan nyaman. Kami juga ingin memastikan tidak ada peredaran minuman keras di area wisata sehingga masyarakat bisa menikmati liburan dengan aman,” jelasnya.
Sehmi juga menyayangkan munculnya berbagai opini di media sosial yang berkembang tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Menurutnya, informasi yang beredar di ruang digital sering kali membentuk persepsi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan fakta di lapangan.
Ia menilai bahwa penyebaran informasi yang tidak berimbang dapat merugikan banyak pihak, termasuk reputasi pribadi maupun citra instansi pemerintah.
Karena itu, Sehmi mengingatkan pentingnya prinsip keberimbangan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Klarifikasi dan verifikasi fakta menjadi hal penting agar masyarakat tidak terjebak dalam informasi yang menyesatkan.
Di sisi lain, Pemerintah Kota Bengkulu saat ini terus memperkuat pengawasan di sejumlah titik keramaian selama masa libur Lebaran. Kawasan wisata, pusat kuliner, hingga tempat hiburan menjadi fokus pemantauan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Langkah ini dilakukan agar momentum libur hari raya dapat berlangsung dengan aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh masyarakat.
Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi, terutama yang berkaitan dengan penggunaan fasilitas negara. Dengan sikap kritis dan bertanggung jawab, diharapkan informasi yang beredar di tengah masyarakat tetap akurat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
