Skip to main content

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Terima Hearing Warga Sidorejo, Sugianto: Persoalan HGU Harus Ditindaklanjuti Sesuai Aturan

Komisi III DPRD Kabupaten Blitar Terima Hearing Warga Sidorejo, Sugianto: Persoalan HGU Harus Ditindaklanjuti Sesuai Aturan

TEROPONGPUBLIK.CO.ID   <<<>>>   Komisi III DPRD Kabupaten Blitar menerima hearing perwakilan masyarakat Desa Sidorejo, Kecamatan Doko, bersama kuasa hukum dari Law Office RH & Partners, terkait persoalan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan cengkeh Branggah Banaran/Senggrong.

Hearing tersebut diterima langsung Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, S.Sos., didampingi Wakil Ketua dan sejumlah anggota Komisi III. Pertemuan ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus meminta kejelasan tindak lanjut atas persoalan HGU perkebunan yang menjadi perhatian warga setempat.

Dalam hearing tersebut, perwakilan masyarakat bersama kuasa hukumnya menyampaikan sejumlah hal terkait permasalahan perkebunan. Mereka berharap DPRD dapat memfasilitasi penyelesaian persoalan melalui koordinasi dengan instansi maupun pihak terkait sesuai kewenangannya.

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Sugianto, mengatakan pihaknya menerima dan mendengarkan secara langsung seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat perlu mendapatkan perhatian dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.

"Kami menerima aspirasi masyarakat Desa Sidorejo dan mendengarkan secara langsung persoalan yang disampaikan. Prinsipnya, DPRD akan mencermati permasalahan ini dan mendorong adanya tindak lanjut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait sesuai kewenangan," ujar Sugianto.

Ia menegaskan, persoalan HGU perkebunan perlu dilihat secara menyeluruh dengan memperhatikan aspek administrasi, ketentuan hukum, serta kepentingan masyarakat. Karena itu, diperlukan penjelasan dan klarifikasi dari instansi berwenang agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi polemik berkepanjangan.

Sugianto juga menekankan bahwa DPRD memiliki fungsi penyerapan aspirasi dan pengawasan. Namun, penyelesaian persoalan HGU tetap harus mengacu pada regulasi dan kewenangan lembaga terkait.

Melalui hearing ini, Komisi III berharap komunikasi antara masyarakat, kuasa hukum, pemerintah daerah, dan instansi berwenang dapat terus terbangun. Dengan demikian, persoalan HGU perkebunan cengkeh Branggah Banaran/Senggrong diharapkan memperoleh kejelasan serta tindak lanjut yang transparan, objektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan.adv)

Pewarta : Agus Faisal

Editing : Adi Saputra