TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Barat dalam rangka memperkuat referensi kebijakan di sektor kepemudaan, olahraga, dan penanggulangan bencana. Dua agenda utama menjadi fokus rombongan, yakni berdialog dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumatera Barat serta bertukar pandangan dengan DPRD Sumatera Barat terkait regulasi kebencanaan.
Kunjungan pertama diarahkan ke Dispora Provinsi Sumatera Barat. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menggali strategi pengelolaan program dan anggaran di tengah tekanan efisiensi fiskal yang juga dirasakan daerah lain, termasuk Bengkulu. Sejak 2025, kebijakan penghematan anggaran dan pemangkasan transfer ke daerah—mulai dari Dana Alokasi Umum (DAU) hingga Dana Bagi Hasil (DBH)—telah berdampak signifikan terhadap pembiayaan berbagai program.
Di Sumatera Barat, kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian prioritas. Sejumlah agenda pembinaan dan event olahraga memang mengalami pengurangan. Namun, program yang berkaitan langsung dengan peningkatan prestasi atlet tetap dipertahankan. Fokus diarahkan pada cabang olahraga unggulan yang berpotensi menyumbang medali di level nasional.
Dispora Sumatera Barat juga tetap menggerakkan pembudayaan olahraga masyarakat dengan pendekatan kolaboratif. Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dilibatkan secara aktif, termasuk menggandeng pihak ketiga untuk mendukung pembiayaan sejumlah kejuaraan. Skema kemitraan ini dinilai menjadi salah satu solusi agar pembinaan tidak sepenuhnya bergantung pada APBD.
Di sektor kepemudaan, berbagai program strategis tetap berjalan meski dengan skala yang disesuaikan. Pendidikan dan sosialisasi bagi organisasi kepemudaan terus dilakukan, termasuk pelatihan inovasi dan penguatan ekonomi kreatif anak muda. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupaya memastikan ruang ekspresi dan pengembangan kapasitas generasi muda tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.
Komisi IV DPRD Bengkulu menilai pendekatan tersebut relevan untuk menjadi bahan evaluasi di daerahnya. Situasi fiskal yang hampir serupa menuntut adanya inovasi kebijakan dan sinergi multipihak agar prestasi olahraga dan pemberdayaan pemuda tetap terjaga.
Agenda kedua dilanjutkan dengan kunjungan ke DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pembahasan difokuskan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Bencana yang telah diterapkan di provinsi tersebut. Secara geografis dan tipologi kebencanaan, Bengkulu dan Sumatera Barat memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda, terutama dalam menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Dalam diskusi tersebut, Komisi IV mempelajari bagaimana kerangka regulasi di Sumatera Barat mengatur tahapan penanggulangan bencana secara komprehensif, mulai dari perencanaan, pencegahan, penyusunan rencana kontinjensi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan pemulihan pascabencana. Pendekatan ini dinilai penting untuk memperkuat sistem mitigasi di Bengkulu agar tidak hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi.
Salah satu sorotan utama adalah kesiapan infrastruktur pendukung kebencanaan. Saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu belum memiliki gudang logistik khusus untuk kebutuhan kontinjensi. Kondisi tersebut berpotensi menghambat distribusi bantuan ketika terjadi bencana besar.
Sebagai perbandingan, Sumatera Barat telah memiliki fasilitas penyimpanan logistik yang memadai. Keberadaan gudang memungkinkan bantuan dari berbagai pihak—baik pemerintah pusat maupun lembaga nonpemerintah—dapat dikelola dengan tertib dan cepat disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Komisi IV menilai pembangunan gudang logistik kebencanaan di Bengkulu menjadi kebutuhan mendesak. Usulan tersebut diharapkan dapat masuk dalam perencanaan anggaran 2026–2027. Fasilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, tetapi juga menjadi bagian penting dari sistem manajemen risiko bencana yang terintegrasi.
Kunjungan kerja ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu. Baik dalam penguatan sektor olahraga dan kepemudaan di tengah keterbatasan anggaran, maupun dalam pembenahan sistem penanggulangan bencana yang lebih siap, terstruktur, dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
