TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) LPK-RI Kabupaten Blitar, Mohammad Iskandar, menyoroti serius kelangkaan gas elpiji subsidi 3 kilogram yang kembali terjadi menjelang bulan suci Ramadan. Fenomena ini dinilai sebagai masalah tahunan yang terus berulang dan berdampak langsung pada masyarakat kecil, namun terkesan dibiarkan tanpa penanganan konkret.
Iskandar menegaskan bahwa kelangkaan LPG 3 kg bukanlah persoalan baru. Setiap mendekati Ramadan, masyarakat kecil seperti pedagang mikro, ibu rumah tangga, serta pelaku UMKM selalu dihadapkan pada sulitnya memperoleh gas bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Setiap tahun polanya sama. Menjelang Ramadan, gas 3 kg menghilang di pangkalan, lalu muncul di pengecer dengan harga jauh di atas HET. Ini menimbulkan pertanyaan besar, ada apa dengan sistem distribusi?” tegas Iskandar saat dikonfirmasi, Senin (16/2/2026).
LPK-RI Kabupaten Blitar menilai lemahnya pengawasan distribusi LPG subsidi menjadi faktor utama terjadinya kelangkaan. Dugaan penyimpangan distribusi, penimbunan, hingga penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak disebut masih kerap terjadi tanpa adanya sanksi tegas, sehingga memunculkan kesan adanya pembiaran dari pihak terkait.
“Kami melihat seolah-olah ada toleransi terhadap praktik yang merugikan masyarakat kecil. Jika tidak ada tindakan tegas, maka kelangkaan ini akan terus menjadi ‘ritual tahunan’ yang merugikan rakyat,” lanjutnya.
DPC LPK-RI Kabupaten Blitar mendesak pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi terkait untuk segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh ke pangkalan maupun agen LPG. Selain itu, mereka meminta adanya transparansi data distribusi serta penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti menyalahgunakan LPG subsidi.
LPK-RI juga mengingatkan bahwa LPG 3 kg merupakan barang bersubsidi yang diperuntukkan khusus bagi masyarakat kurang mampu. Oleh karena itu, negara wajib hadir memastikan distribusinya tepat sasaran, terlebih menjelang Ramadan ketika kebutuhan rumah tangga meningkat signifikan.
“Jangan sampai masyarakat kecil selalu menjadi korban. Negara tidak boleh kalah oleh permainan distribusi. Jika dibiarkan, ini bukan sekadar kelangkaan, tetapi sudah menjadi bentuk ketidakadilan sosial,” pungkas Iskandar.
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
