TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memimpin rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (16/9/2025). Rapat tersebut membahas dua agenda strategis, yakni normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai Kota Bengkulu serta pembangunan pulau terluar, Pulau Enggano.
Hadir dalam kesempatan itu Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, S.E., Wakil Gubernur Ir. H. Mian, jajaran Forkopimda Provinsi Bengkulu, para bupati/wali kota se-Provinsi Bengkulu atau yang mewakili, kepala OPD terkait, serta sejumlah undangan dari berbagai unsur. Dari Kabupaten Bengkulu Tengah tampak hadir Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Eka Nurmeini, S.E., M.Pd., bersama Plt. Kepala Bappeda, Agung Budiyanto, S.E., M.E.
Dalam arahannya, Menko AHY menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam melaksanakan kebijakan yang telah diamanatkan oleh Presiden melalui Inpres tersebut. Menurutnya, normalisasi Pelabuhan Pulau Baai dan pembangunan Pulau Enggano bukan sekadar proyek fisik, melainkan upaya strategis yang akan berdampak langsung pada peningkatan konektivitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
“Semoga informasi ini bisa sampai ke masyarakat luas, khususnya warga Bengkulu, bahwa atas dinamika yang terjadi beberapa bulan terakhir ini, kita sudah mencatat progres yang positif. Ada kabar baik yang harus kita laporkan,” ujar AHY.
Ia menambahkan, rapat evaluasi ini menjadi ruang penting untuk menyamakan persepsi dan langkah antar-kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Dengan begitu, setiap hambatan yang ada dapat dicari solusi bersama, sementara capaian yang sudah baik bisa terus dijaga hingga tuntas.
“Fokus kita tentu adalah bagaimana mengambil langkah-langkah komprehensif yang terkoordinasi dan terintegrasi sesuai tugas serta fungsi masing-masing. Semua pihak harus saling mendukung agar apa yang menjadi amanat Inpres dapat berjalan efektif,” tegasnya.
Menko AHY juga menyoroti peran Pelabuhan Pulau Baai sebagai pintu gerbang utama ekonomi Bengkulu. Ia menilai, jika normalisasi alur pelabuhan berjalan lancar, maka kapasitas bongkar muat barang akan meningkat signifikan, mendukung investasi, dan mempercepat distribusi logistik. Sementara itu, pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan pulau terluar tersebut tidak tertinggal dalam arus pembangunan nasional.
“Dengan mendengarkan berbagai masukan dari seluruh pemangku kepentingan hari ini, kita berharap persoalan yang masih tersumbat bisa dilancarkan, dan yang sudah baik bisa kita kawal hingga selesai. Pada akhirnya, semua langkah ini akan kita tindaklanjuti bersama kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, maupun kabupaten,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini menghasilkan sejumlah poin penting sebagai bahan tindak lanjut. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan segera bergerak sesuai arahan Menko untuk memastikan implementasi Inpres Nomor 12 Tahun 2025 berjalan sesuai target dan membawa manfaat nyata bagi masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
