TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Kota Bengkulu kembali menegaskan komitmennya dalam menata kawasan Pasar Panorama agar lebih tertib, bersih, dan nyaman bagi seluruh warga. Salah satu langkah strategis yang kini dijalankan adalah memberikan fasilitas berjualan gratis selama tiga bulan bagi para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang bersedia berpindah dari badan jalan ke dalam area pasar resmi.
Kebijakan ini diambil sebagai jawaban atas kekhawatiran para pedagang yang selama ini enggan masuk ke pasar karena takut terbebani biaya sewa maupun pungutan tidak resmi. Wali Kota Bengkulu, Dedy Wahyudi, menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak benar. Pemerintah, kata dia, justru memberikan ruang seluas-luasnya bagi PKL untuk memulai usaha di lokasi yang lebih layak tanpa harus mengeluarkan biaya pada tahap awal.
“Masuk ke dalam pasar tidak dipungut bayaran. Kami gratiskan selama tiga bulan penuh. Tidak ada retribusi, tidak ada sewa. Ini kesempatan bagi pedagang untuk memulai di tempat yang lebih tertib dan aman,” ujar Dedy dalam keterangannya.
Menurutnya, keberadaan PKL di badan jalan seperti di kawasan Jalan Kedondong dan Jalan Belimbing selama ini telah menimbulkan persoalan baru, mulai dari kemacetan, kesemrawutan, hingga terganggunya kenyamanan pengguna jalan. Jalan yang seharusnya berfungsi sebagai ruang lalu lintas justru berubah menjadi lokasi jual beli, sehingga sering memicu keluhan masyarakat.
Melalui kebijakan ini, Pemkot Bengkulu ingin mengembalikan fungsi jalan sebagaimana mestinya, tanpa harus mematikan mata pencaharian pedagang kecil. Dedy menyebut, di dalam Pasar Panorama masih tersedia banyak lapak yang belum terisi dan dapat dimanfaatkan oleh PKL yang selama ini berjualan di luar.
“Kapasitas pasar kita masih cukup. Tidak ada alasan lagi untuk berjualan di bahu jalan. Di dalam pasar lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tertata,” tegasnya.
Untuk mempercepat proses penataan, pemerintah juga mengerahkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) beserta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar guna melakukan sosialisasi secara langsung kepada para pedagang. Petugas turun ke lapangan, menjelaskan mekanisme penempatan lapak, sekaligus memastikan tidak ada pungutan di luar ketentuan resmi.
Selain itu, Dedy juga mengajak media dan masyarakat untuk turut menyebarkan informasi yang benar terkait kebijakan ini. Menurutnya, masih banyak pedagang yang terjebak pada isu dan cerita lama, seolah masuk ke pasar selalu identik dengan biaya tinggi.
“Kami mohon bantuan semua pihak, termasuk rekan-rekan pers, untuk menyampaikan narasi yang positif. Jangan sampai pedagang takut hanya karena informasi yang tidak benar,” kata Dedy.
Ia menekankan bahwa penataan ini bukanlah bentuk penertiban semata, melainkan upaya menciptakan ruang usaha yang lebih berkelanjutan. Dengan berada di dalam pasar, pedagang akan lebih mudah mendapatkan pelanggan tetap, terhindar dari kejar-kejaran dengan petugas, serta memiliki lingkungan usaha yang lebih higienis dan tertib.
Selama masa gratis tiga bulan tersebut, pedagang diharapkan bisa membangun kembali jaringan pembeli mereka. Pemerintah percaya bahwa setelah merasakan manfaat berjualan di lokasi yang resmi, para PKL akan lebih nyaman untuk menetap dan mengikuti aturan yang berlaku.
“Kami ingin semua pihak diuntungkan. Jalanan kembali lancar, pasar menjadi hidup, dan pedagang bisa berjualan dengan tenang,” ujar Dedy.
Bagi PKL yang berminat bergabung ke dalam Pasar Panorama, Pemkot Bengkulu membuka layanan konsultasi dan pendaftaran melalui UPTD pasar maupun kantor Disperindag. Di sana, pedagang dapat memperoleh informasi mengenai ketersediaan lapak, lokasi penempatan, serta ketentuan yang berlaku selama masa pembinaan.
Dengan pendekatan persuasif dan kebijakan tanpa biaya di awal ini, Pemerintah Kota Bengkulu berharap wajah Pasar Panorama ke depan akan semakin tertata, sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi rakyat yang lebih modern, nyaman, dan berdaya saing.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
