TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Asisten II Pemerintah Kota Bengkulu, Sehmi, menghadiri secara langsung arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang digelar secara daring, Senin (11/8). Rapat ini berlangsung di Monitoring Center Pemkot Bengkulu dan diikuti oleh jajaran pejabat daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pengendalian inflasi di daerah menjadi salah satu prioritas penting yang harus terus dipantau. Menurutnya, pemerintah daerah diminta untuk tidak hanya mengandalkan intervensi pusat, tetapi juga mengambil langkah konkret yang menyesuaikan dengan kondisi di wilayah masing-masing.
“Inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Pemerintah daerah harus aktif memantau harga bahan pokok, memastikan distribusi barang lancar, serta berkoordinasi dengan berbagai pihak,” ujar Tito dalam arahannya.
Selain membahas penanganan inflasi, rapat juga diisi dengan pemaparan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan, yang menyoroti pentingnya penguatan ekosistem produk halal di daerah. Haikal menyampaikan bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebagai pusat industri halal dunia, namun hal tersebut memerlukan dukungan serius dari pemerintah daerah.
“Kami berharap daerah dapat mendorong pelaku usaha, terutama UMKM, untuk segera mengurus sertifikasi halal. Ini bukan hanya soal regulasi, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih luas, termasuk ekspor,” jelas Haikal.
Isu strategis lainnya yang menjadi perhatian dalam rakor tersebut adalah penanganan kekurangan tiga juta unit rumah secara nasional. Mendagri mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengakselerasi program perumahan rakyat, termasuk memanfaatkan lahan-lahan strategis yang dimiliki daerah serta menjalin kemitraan dengan pihak swasta.
Tito juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi di tengah perkembangan teknologi informasi yang pesat. Menurutnya, kebocoran data dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara maupun masyarakat, sehingga perlu adanya sistem keamanan siber yang kuat di tiap daerah.
“Keamanan data pribadi adalah tanggung jawab bersama. Daerah harus memperkuat kapasitas SDM di bidang teknologi informasi dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah potensi kebocoran,” tegas Tito.
Dari Pemerintah Kota Bengkulu, Asisten II Sehmi hadir bersama sejumlah pejabat terkait, antara lain Inspektur Kota Bengkulu, Eka Rika Rino; Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Gitagama; Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Toni Harisman; Kabag Ekonomi, Dadi Hartono; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu; Kabid PSIW Bappeda, Dipa Adi Krisna; serta beberapa perwakilan dari dinas teknis lainnya.
Sehmi menyampaikan bahwa arahan Mendagri tersebut akan segera ditindaklanjuti oleh Pemkot Bengkulu melalui langkah-langkah yang terukur. Untuk pengendalian inflasi, pihaknya akan memperkuat koordinasi TPID, melakukan monitoring harga harian di pasar, serta memastikan distribusi kebutuhan pokok berjalan tanpa hambatan.
“Kami juga akan mendorong UMKM di Bengkulu untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini sejalan dengan program pemerintah pusat dan dapat meningkatkan daya saing produk lokal,” kata Sehmi.
Terkait isu perumahan, Sehmi mengungkapkan bahwa Pemkot Bengkulu sudah memiliki program pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, namun akan terus berupaya memperluas jangkauan penerima manfaat.
“Masalah perumahan ini memang memerlukan sinergi lintas sektor. Kami akan menjajaki kemungkinan kerja sama dengan pihak swasta untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah masyarakat,” tambahnya.
Di bidang perlindungan data pribadi, Pemkot Bengkulu melalui Dinas Kominfo akan melakukan pembaruan sistem keamanan jaringan dan memberikan pelatihan bagi pegawai yang mengelola data sensitif. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi kebocoran yang dapat merugikan pemerintah maupun masyarakat.
Dengan adanya rakor tersebut, diharapkan setiap pemerintah daerah, termasuk Kota Bengkulu, dapat lebih siap menghadapi tantangan inflasi, meningkatkan daya saing produk halal, mengatasi backlog perumahan, serta memperkuat perlindungan data pribadi masyarakat.
“Semua arahan ini akan menjadi acuan kerja kami ke depan. Kami berkomitmen menjalankannya demi kesejahteraan masyarakat Kota Bengkulu,” tutup Sehmi.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
