TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus menunjukkan komitmen kuat dalam menjamin kesehatan masyarakat dengan menggelar rapat koordinasi dan komunikasi terkait strategi penguatan rekrutmen, peningkatan cakupan, serta tingkat keaktifan peserta untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025. Rapat ini dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Bengkulu, Herwan Antoni, dan berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur, Rabu (18/6/2025).
Dalam pembukaannya, Sekdaprov Herwan Antoni menegaskan bahwa pertemuan ini sangat krusial untuk menjaga serta meningkatkan kualitas cakupan jaminan kesehatan yang telah mendekati 100 persen. Ia menyoroti pentingnya mempertahankan angka tersebut melalui penguatan keaktifan peserta dalam membayar iuran BPJS Kesehatan secara rutin.
“Capaian cakupan kita sudah cukup tinggi, namun keaktifan peserta menjadi tantangan tersendiri. Pak Gubernur menginginkan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari program jaminan kesehatan ini dengan layanan yang cepat dan optimal. Oleh karena itu, ke depan akan dibentuk unit generasi cepat untuk merespon kebutuhan masyarakat secara lebih tanggap,” ujar Herwan.
Ia juga menekankan bahwa seluruh warga Bengkulu, tanpa terkecuali, berhak atas pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, atau status sosial.
“Kita tidak boleh membedakan masyarakat dalam hal layanan kesehatan. Semua harus dilayani dengan baik. Kita juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan BPJS Kesehatan, baik dari sisi kepesertaan maupun fasilitas kesehatannya,” tambahnya.
Menurutnya, masih banyak keluhan masyarakat yang perlu menjadi perhatian bersama. Beberapa di antaranya adalah warga yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), serta pelayanan dari fasilitas kesehatan yang belum optimal dalam melayani peserta BPJS.
Dalam kesempatan yang sama, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Wilayah III BPJS Kesehatan, Juliansyah, mengungkapkan bahwa berdasarkan riset internal BPJS Kesehatan, Provinsi Bengkulu termasuk dalam zona hijau dari 38 provinsi di Indonesia. Artinya, provinsi ini sudah mencapai angka keaktifan peserta sebesar 80 persen.
“Capaian ini menunjukkan adanya antusiasme masyarakat Bengkulu terhadap program BPJS Kesehatan. Ini menjadi modal penting bagi kita semua untuk mendorong pencapaian UHC secara penuh di tahun 2025,” ungkap Juliansyah.
Meski begitu, Juliansyah juga menekankan perlunya kolaborasi lebih erat antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan dalam meningkatkan layanan serta kepuasan peserta. Ia menyebutkan, peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan akses informasi, serta percepatan administrasi menjadi hal-hal penting untuk diperhatikan.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula strategi konkret yang akan diimplementasikan dalam waktu dekat, antara lain penguatan sistem informasi kepesertaan, optimalisasi peran perangkat desa dan kelurahan dalam mendata warga yang belum terdaftar, serta pengembangan program edukasi berkelanjutan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keaktifan iuran.
Herwan Antoni menyimpulkan bahwa keberhasilan UHC bukan hanya sekadar pencapaian angka, tetapi lebih kepada bagaimana masyarakat benar-benar merasakan kemudahan, kecepatan, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan.
“Kita ingin program ini bukan hanya bagus di atas kertas, tapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Bengkulu,” tegasnya.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang tinggi dari seluruh pihak, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimis dapat mencapai UHC 100 persen di tahun 2025, sekaligus memperkuat sistem pelayanan kesehatan yang lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
