TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, memimpin rapat koordinasi bidang kesejahteraan rakyat untuk membahas percepatan program prioritas Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan, dan Wakil Gubernur, Mian. Rapat yang berlangsung di ruang rapat lantai III Kantor Gubernur Bengkulu pada Jumat (21/3/2025) ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta instansi vertikal terkait.
Dalam arahannya, Herwan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan instansi terkait dalam merealisasikan program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia menegaskan bahwa percepatan program ini membutuhkan kerja sama yang erat agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Bengkulu.
Program Prioritas: Ambulans Desa dan Pengelolaan Sampah
Salah satu program unggulan yang dibahas dalam rapat tersebut adalah pengadaan ambulans untuk desa-desa di wilayah kabupaten. Pemerintah menargetkan penyediaan 129 unit ambulans guna meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat pedesaan. Sementara itu, untuk Kota Bengkulu, pemerintah akan menyiapkan truk pengangkut sampah sebagai bagian dari upaya meningkatkan kebersihan lingkungan perkotaan.
"Kita ingin memastikan setiap desa memiliki ambulans agar masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang cepat dan memadai. Begitu juga dengan pengelolaan sampah di kota, harus lebih baik agar lingkungan tetap bersih dan sehat," ujar Herwan.
Larangan Penahanan Ijazah dan Sosialisasi ke Sekolah
Selain infrastruktur kesehatan dan kebersihan, pemerintah juga menyoroti kebijakan pendidikan, khususnya larangan penahanan ijazah oleh pihak sekolah. Untuk memastikan aturan ini diterapkan secara efektif, pemerintah akan mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang akan dikirimkan ke seluruh sekolah di tingkat kabupaten/kota.
Herwan menegaskan bahwa kebijakan ini harus dijalankan tanpa terkecuali, dan pemerintah akan melakukan kunjungan langsung ke sekolah-sekolah, mulai dari tingkat TK hingga SMA, guna memastikan aturan tersebut dipatuhi.
"Tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun di sekolah, apalagi sampai menahan ijazah siswa. Kami akan terus memantau dan memberikan sosialisasi agar kebijakan ini berjalan dengan baik," tegasnya.
Optimalisasi Zakat untuk Program Sosial
Dalam rapat tersebut, Herwan juga menekankan pentingnya optimalisasi zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak swasta. Ia menjelaskan bahwa zakat yang dikelola melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dapat menjadi sumber bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, program sosial seperti "Bantu Rakyat" tidak harus selalu mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga bisa diperkuat melalui pengelolaan zakat yang lebih optimal.
"Zakat dapat menjadi solusi untuk membantu masyarakat kurang mampu, sehingga program kesejahteraan tidak hanya bergantung pada APBD," pungkasnya.
Melalui berbagai kebijakan strategis ini, Pemprov Bengkulu berharap dapat mempercepat pencapaian kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan.
Pewarta: AMG
Editing: Adi Saputra
