TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana gempa bumi Bengkulu tahun 2025 terus dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini tercermin dalam rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, yang berlangsung di ruang kerja Sekda Provinsi Bengkulu, Selasa (3/2).
Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk mengevaluasi perkembangan terkini penanganan dampak gempa, khususnya terkait kondisi rumah warga yang mengalami kerusakan. Sejumlah instansi teknis turut hadir, di antaranya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), unsur Pemerintah Kota, serta perangkat daerah yang membidangi urusan kesejahteraan rakyat (Kesra).
Dalam rapat itu, masing-masing instansi memaparkan hasil pendataan lapangan yang telah dilakukan pascagempa. Data yang disampaikan mencakup jumlah rumah terdampak, klasifikasi tingkat kerusakan, hingga kondisi sosial ekonomi warga yang masih bertahan di hunian tidak layak. Pendataan ini dinilai krusial sebagai pijakan awal dalam menentukan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi secara tepat sasaran.
Pj Sekda Herwan Antoni menekankan bahwa akurasi dan keseragaman data menjadi kunci utama keberhasilan penanganan pascabencana. Menurutnya, perbedaan data antarinstansi berpotensi menghambat proses perencanaan maupun pelaksanaan program pemulihan bagi masyarakat terdampak gempa.
“Data yang kita gunakan harus benar-benar valid, sinkron, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mulai dari identitas pemilik rumah, alamat, jumlah anggota keluarga, hingga tingkat kerusakan bangunan harus jelas dan seragam,” tegas Herwan Antoni dalam arahannya.
Ia juga mengingatkan agar setiap perangkat daerah tidak bekerja secara parsial. Koordinasi lintas sektor harus terus diperkuat, mengingat penanganan pascabencana bukan hanya menyangkut aspek fisik bangunan, tetapi juga menyentuh dimensi sosial dan kesejahteraan masyarakat.
Selain membahas validasi data, rapat koordinasi tersebut juga menyoroti mekanisme evaluasi lanjutan terhadap rumah-rumah yang masih berstatus rusak. Evaluasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa bantuan rehabilitasi maupun rekonstruksi nantinya benar-benar menjangkau warga yang paling membutuhkan, sesuai dengan tingkat kerusakan yang dialami.
Herwan Antoni meminta agar proses pembaruan data dilakukan secara berkala mengikuti kondisi terkini di lapangan. Ia menilai dinamika di wilayah terdampak gempa sangat cepat berubah, sehingga pembaruan data menjadi langkah penting untuk menghindari kekeliruan dalam pengambilan kebijakan.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan administratif untuk memastikan pemulihan berjalan adil dan merata. Oleh karena itu, saya minta seluruh pihak terus melakukan pemutakhiran data dan melaporkannya secara berkala,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa bumi tahun 2025 dapat segera direalisasikan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan. Dengan perencanaan yang matang dan data yang akurat, proses pemulihan diharapkan mampu mempercepat kembalinya aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak.
Pemerintah daerah juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam proses pemulihan pascabencana. Sinergi antarinstansi dan dukungan semua pihak diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pemulihan Bengkulu yang lebih tangguh dan berdaya ke depan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
