TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong penguatan kesiapsiagaan menghadapi bencana dengan membangun kerja sama lintas lembaga. Salah satu langkah tersebut dilakukan Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan, SE melalui audiensi dengan Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) H. Muhammad Jusuf Kalla di kediamannya, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan.
Pertemuan itu menjadi bagian dari upaya Pemprov Bengkulu memperluas kolaborasi dengan PMI dalam menghadapi berbagai risiko bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Bengkulu.
Dalam audiensi tersebut, pembahasan diarahkan pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat. Pemerintah daerah menilai upaya menghadapi bencana tidak cukup hanya mengandalkan penanganan ketika peristiwa sudah terjadi, tetapi harus dipersiapkan sejak jauh hari.
Bengkulu sendiri memiliki karakter geografis yang membuat sejumlah wilayahnya menghadapi potensi bencana alam. Gempa bumi dan tsunami menjadi salah satu risiko yang mendapat perhatian karena posisi Bengkulu berada di kawasan yang berkaitan dengan aktivitas tektonik dan zona subduksi.
Kondisi tersebut membuat kesiapan pemerintah, relawan, serta masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak apabila bencana terjadi.
Selain ancaman gempa yang bersumber dari aktivitas di wilayah laut, Bengkulu juga berada di sekitar jalur Sesar Besar Sumatera atau Sesar Semangko. Keberadaan struktur geologi tersebut turut menjadi salah satu faktor yang perlu diperhitungkan dalam penyusunan strategi mitigasi bencana.
Gubernur Helmi Hasan menekankan bahwa kondisi geografis tersebut harus direspons dengan perencanaan yang matang. Mitigasi, menurutnya, perlu ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah dan tidak hanya menjadi agenda ketika terjadi bencana.
“Kolaborasi dengan PMI ini menjadi bagian dari upaya kita memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana di Bengkulu. Kita ingin masyarakat memiliki pengetahuan dan kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana,” ujar Helmi.
Kerja sama dengan PMI diharapkan tidak berhenti pada aspek penanganan darurat. Ruang kolaborasi dapat dikembangkan melalui berbagai kegiatan, mulai dari pendidikan kebencanaan, peningkatan kemampuan relawan, penguatan kesiapsiagaan masyarakat hingga dukungan terhadap respons kemanusiaan saat bencana terjadi.
Bagi pemerintah daerah, keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif. Masyarakat yang mengetahui risiko di lingkungannya akan lebih mudah menentukan langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun setelah bencana.
Helmi juga menilai pemetaan potensi risiko harus menjadi salah satu dasar dalam menentukan kebijakan mitigasi. Informasi mengenai kawasan rawan bencana dapat digunakan untuk memperkuat perencanaan, termasuk menentukan kebutuhan sarana pendukung dan pola edukasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Di sisi lain, peningkatan kapasitas relawan juga menjadi perhatian. Relawan memiliki peran strategis karena dapat menjadi penghubung antara pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat ketika menghadapi situasi darurat.
Kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana juga perlu berjalan beriringan dengan edukasi. Infrastruktur pendukung tanpa masyarakat yang memahami prosedur evakuasi dan tindakan penyelamatan diri dinilai belum cukup untuk membangun kesiapsiagaan secara menyeluruh.
Melalui pertemuan dengan Jusuf Kalla, Pemprov Bengkulu berharap terbentuk pola kerja sama yang semakin konkret bersama PMI. Sinergi tersebut dapat diarahkan untuk memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi risiko sekaligus meningkatkan kecepatan respons apabila bencana benar-benar terjadi.
Helmi menegaskan bahwa mitigasi merupakan investasi jangka panjang untuk melindungi masyarakat. Upaya tersebut harus dilakukan secara konsisten, terukur, dan melibatkan banyak unsur.
Dengan pendekatan kolaboratif, pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan korban setelah bencana, tetapi juga berupaya mengurangi risiko serta membangun masyarakat yang lebih siap menghadapi kondisi darurat.
Penguatan mitigasi tersebut diharapkan menjadi bagian dari langkah berkelanjutan Pemprov Bengkulu dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang melibatkan pemerintah, PMI, relawan, dan masyarakat secara bersama-sama.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
