TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menunjukkan komitmennya dalam menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Hal tersebut terlihat saat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menerima audiensi dari perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Bengkulu Selatan (ASBS) di Ruang Rapat Merah Putih, Kamis (18/6/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah dialog antara pemerintah dan masyarakat terkait sejumlah persoalan yang telah lama menjadi perhatian warga, khususnya menyangkut batas wilayah administratif serta aktivitas perusahaan perkebunan yang beroperasi di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur.
Ketua ASBS, Herman Lufti, menyampaikan bahwa perjuangan menyuarakan aspirasi masyarakat telah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, berbagai upaya telah ditempuh agar persoalan yang berkembang di wilayah perbatasan mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Ia mengungkapkan bahwa masyarakat berharap adanya langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk melakukan penelaahan secara menyeluruh terhadap berbagai persoalan yang terjadi. Salah satu fokus utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut adalah terkait aktivitas perkebunan PT Dinamika Selaras Jaya (DSJ) yang beroperasi di kawasan perbatasan.
“Kami sudah cukup lama memperjuangkan persoalan ini. Hari ini menjadi momentum penting karena pemerintah memberikan ruang dialog sehingga harapan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dan solusi dapat terwujud,” ujar Herman Lufti.
Menurutnya, persoalan yang berkembang tidak hanya menyangkut aktivitas perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan aspek administrasi kewilayahan yang dinilai perlu mendapatkan kepastian berdasarkan regulasi dan data yang valid.
Menanggapi berbagai masukan yang disampaikan, Sekda Provinsi Bengkulu Herwan Antoni menegaskan bahwa pemerintah akan bersikap terbuka dan objektif dalam melihat persoalan tersebut. Seluruh aspirasi yang masuk akan dipelajari secara menyeluruh dengan mengedepankan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Herwan mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Sebaliknya, seluruh informasi dan data dari berbagai pihak akan dihimpun terlebih dahulu untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang terjadi.
“Aspirasi masyarakat merupakan bagian penting dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Karena itu, seluruh masukan yang disampaikan akan kami kaji secara komprehensif agar pemerintah memiliki dasar yang kuat dalam menentukan langkah penyelesaian,” jelas Herwan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa Pemprov Bengkulu akan melibatkan berbagai pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut. Selain masyarakat, pemerintah juga akan meminta keterangan dari pihak perusahaan, pemerintah kabupaten terkait, serta instansi teknis yang memiliki kewenangan dalam bidang perkebunan maupun administrasi wilayah.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap informasi yang diperoleh dapat diverifikasi secara objektif. Dengan demikian, proses penyelesaian yang ditempuh nantinya dapat berjalan sesuai koridor hukum dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
Herwan menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu akan mengambil peran sebagai mediator sekaligus fasilitator dalam upaya penyelesaian persoalan yang berkembang. Pendekatan dialog dan musyawarah akan menjadi prioritas agar solusi yang dihasilkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjaga iklim investasi yang kondusif.
“Kami ingin seluruh pihak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pandangan dan data yang dimiliki. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi proses tersebut sehingga dapat ditemukan solusi yang adil, objektif, dan sesuai aturan,” tambahnya.
Dalam proses kajian mendatang, Pemprov Bengkulu juga akan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Pemerintah Kabupaten Kaur menjadi bagian penting dalam pembahasan mengingat persoalan yang disampaikan berada di wilayah yang berbatasan langsung.
Melalui pendekatan yang mengedepankan dialog, koordinasi, dan kajian berbasis data, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara optimal. Langkah tersebut sekaligus menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga harmonisasi pembangunan daerah serta menciptakan penyelesaian yang berkeadilan bagi seluruh pihak.
Audiensi tersebut turut dihadiri Asisten Perekonomian dan Pembangunan R.A. Denni, Asisten Administrasi Umum Nandar Munadi, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bengkulu Nelly Alesa, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, perwakilan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan (DTPHP), serta sejumlah pejabat dan staf terkait lainnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
