TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menerima audiensi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) dan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) di Ruang Kerja Sekretaris Daerah, Rabu (10/12). Pertemuan tersebut menjadi agenda strategis dalam memastikan penyelesaian dokumen hibah lahan milik Pemerintah Provinsi Bengkulu kepada Bakamla RI, baik yang berada di Kabupaten Seluma maupun di wilayah Pulau Enggano.
Herwan menyampaikan bahwa proses hibah tanah ini bukanlah tahapan yang singkat, melainkan telah melewati sejumlah proses administratif dan regulasi sejak masa kepemimpinan Plt Gubernur Rosjonsyah. Proses itu kemudian dilanjutkan oleh Gubernur Helmi Hasan hingga akhirnya ditetapkan secara resmi dan dituangkan dalam bentuk berita acara serta dokumen sertifikat lahan yang kini telah siap diserahkan kepada pihak Bakamla.
“Proses hibah ini perlu dipastikan benar secara hukum, administratif, dan pemanfaatannya. Hari ini kita menyerahkan dokumen sertifikat secara resmi agar Bakamla dapat segera memproses balik nama di BPN,” jelas Herwan.
Ia menegaskan bahwa penyerahan dokumen ini sekaligus menjadi dasar legitimasi bagi Bakamla RI untuk melakukan tindak lanjut berupa pengurusan perubahan kepemilikan dan penetapan fungsi lahan. Dengan rampungnya proses administrasi, Bakamla dipastikan dapat mulai merancang pembangunan fasilitas kantor yang direncanakan berdiri di dua titik strategis tersebut.
Herwan juga mengapresiasi koordinasi yang telah dibangun antara Bakamla RI dan Kanwil BPN Bengkulu yang dinilai berjalan efektif serta sesuai ketentuan perundangan. Menurutnya, percepatan koordinasi lintas lembaga merupakan kunci agar pembangunan pos pertahanan laut dapat dimulai tanpa hambatan.
“Mudah-mudahan seluruh tahapan administrasi berjalan cepat, karena dokumen dan sertifikat sudah kita serahkan. Artinya, Bakamla dapat langsung menindaklanjuti seluruh kelengkapan teknis yang dibutuhkan,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberadaan fasilitas Bakamla RI di Bengkulu nantinya akan memberikan manfaat langsung bagi daerah, terutama dalam memperkuat sistem keamanan wilayah perairan Bengkulu, termasuk aktivitas pengawasan laut hingga penanganan pelanggaran maritim. Pascasertifikasi, Bakamla diharapkan segera menyiapkan tahapan pembangunan infrastruktur serta penguatan perangkat pendukung agar fungsi operasional dapat berjalan optimal.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan siap mendukung pengembangan fasilitas keamanan laut tersebut, mengingat posisi Bengkulu terletak pada jalur wilayah pesisir barat Sumatra yang memiliki aktivitas pelayaran internasional dan potensi kerawanan maritim.
Herwan menegaskan bahwa pembangunan pos Bakamla bukan sekadar pemenuhan sarana kelembagaan, melainkan langkah strategis dalam memastikan perlindungan serta keamanan laut nasional. Dengan rampungnya proses hibah ini, Pemprov Bengkulu berharap peningkatan pengawasan laut, keselamatan navigasi, serta penindakan hukum kelautan dapat dilakukan lebih terukur dan profesional di masa mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
