TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memperkuat langkah kolaborasi untuk mencegah sekaligus menangani berbagai bentuk kejahatan yang menyasar anak-anak. Sejumlah persoalan serius menjadi perhatian, mulai dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kekerasan seksual, eksploitasi anak, hingga penyalahgunaan dan peredaran narkotika.
Komitmen tersebut mengemuka dalam pertemuan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Ketua KPAI dan jajaran di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antarlembaga dalam memastikan perlindungan anak berjalan lebih efektif. Kedua institusi sepakat bahwa penanganan kejahatan terhadap anak tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah peristiwa terjadi, tetapi juga harus dibarengi pencegahan, edukasi masyarakat, pengawasan, serta deteksi dini terhadap potensi ancaman.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menegaskan, keselamatan anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Menurutnya, anak-anak harus mendapatkan perlindungan maksimal agar tidak menjadi sasaran kelompok maupun individu yang menjalankan praktik kejahatan.
Ia secara khusus menyoroti persoalan perdagangan orang yang melibatkan anak sebagai kelompok paling rentan. Polri, kata dia, berupaya meningkatkan kemampuan identifikasi dan pengawasan untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak.
“Penanganan khususnya terkait TPPO dan lebih khusus lagi terhadap anak ini menjadi perhatian kita bersama. Kita berupaya bagaimana menjaga dan melindungi anak-anak agar tidak menjadi korban,” ujar Suyudi.
Dalam pelaksanaannya, Polri bersama KPAI telah melakukan berbagai langkah pemetaan terhadap potensi pelaku dan pola kejahatan. Pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung di sejumlah wilayah maupun patroli siber untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan yang berpotensi membahayakan keselamatan anak.
Pengawasan ruang digital menjadi salah satu aspek penting karena perkembangan teknologi turut membuka peluang munculnya bentuk kejahatan baru. Anak-anak dapat menjadi sasaran eksploitasi seksual, kekerasan berbasis internet, hingga berbagai modus penipuan dan perekrutan yang mengarah pada perdagangan orang.
Karena itu, penguatan patroli siber dinilai penting untuk mengidentifikasi ancaman sejak awal sekaligus mempercepat penanganan apabila ditemukan indikasi tindak pidana.
Selain TPPO dan kekerasan seksual, ancaman narkotika juga menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut. Anak tidak hanya berisiko menjadi korban penyalahgunaan zat terlarang, tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh jaringan pengedar untuk mendukung aktivitas peredaran narkoba.
Kapolri menegaskan bahwa generasi muda harus dijauhkan dari berbagai bentuk kejahatan yang dapat merusak masa depan mereka.
“Kita tidak ingin anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa ini menjadi korban atau menjadi objek dari orang-orang atau pelaku kejahatan yang memang menargetkan anak,” tegasnya.
Untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, Polri dan KPAI turut membahas peluang pengembangan sistem berbasis aplikasi yang dapat mengintegrasikan komunikasi serta kerja sama antarlembaga. Gagasan tersebut juga melibatkan kementerian dan dinas terkait agar proses pertukaran informasi dan penanganan persoalan perlindungan anak dapat dilakukan secara lebih terarah.
Melalui sistem yang terintegrasi, koordinasi diharapkan tidak lagi berjalan secara terpisah. Setiap lembaga dapat memperkuat peran masing-masing dalam mendukung upaya pencegahan, pengawasan, hingga penanganan kasus yang membutuhkan respons cepat.
Sementara itu, Wakil Ketua KPAI Dr. Jasra Putra menilai perlindungan anak di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Dibutuhkan komitmen kuat dari aparat penegak hukum agar setiap penanganan perkara benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.
Ia menyebut sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian khusus, di antaranya anak korban penyalahgunaan narkotika, perdagangan orang, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik dan psikologis.
Jasra juga mengapresiasi keterbukaan Kapolri dalam menerima berbagai masukan KPAI, terutama mengenai pentingnya memasukkan perspektif perlindungan anak ke dalam kebijakan dan pelaksanaan penegakan hukum.
“Kami mengapresiasi Pak Kapolri yang menyambut masukan-masukan kami mengenai bagaimana mengarusutamakan perlindungan anak dalam penegakan hukum. Beliau juga menyampaikan komitmen terhadap upaya pemberatan hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak, termasuk pelaku pedofilia,” ungkap Jasra.
Menurut KPAI, keberpihakan terhadap korban anak harus menjadi prinsip utama dalam setiap proses penanganan perkara. Anak yang mengalami kekerasan maupun eksploitasi membutuhkan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan agar tidak kembali mengalami tekanan akibat proses hukum.
Sinergi Polri dan KPAI diharapkan mampu memperkuat sistem perlindungan anak secara menyeluruh. Dengan dukungan berbagai lembaga, pengawasan terhadap kejahatan yang menyasar anak dapat ditingkatkan, sementara para pelaku dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Kolaborasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa perlindungan anak bukan hanya tugas aparat kepolisian maupun lembaga negara. Keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, dan pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam menciptakan ruang tumbuh yang aman bagi generasi penerus bangsa.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
