TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Fraksi Partai Perindo, Edi Hariyanto, memulai agenda reses masa sidang tahun 2026 dengan turun langsung menemui warga di Kelurahan Betungan, Kecamatan Selebar, Minggu (16/2/2025). Pertemuan tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara wakil rakyat dan masyarakat untuk membahas berbagai persoalan yang masih dihadapi di lingkungan setempat.
Reses yang digelar di tengah permukiman warga itu turut dihadiri perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), tokoh masyarakat, ketua RT/RW, serta puluhan warga dari berbagai wilayah di Betungan. Suasana diskusi berlangsung hangat, dengan warga menyampaikan aspirasi secara langsung tanpa sekat formalitas.
Dalam forum tersebut, persoalan infrastruktur menjadi topik utama yang dikeluhkan masyarakat. Warga dari RW 04, RW 05, dan RW 06 menyoroti kondisi drainase yang dinilai tidak berfungsi optimal. Saluran air yang dangkal dan tersumbat menyebabkan genangan bahkan banjir saat hujan dengan intensitas tinggi mengguyur kawasan itu.
“Setiap hujan deras, air cepat meluap karena drainase tidak mampu menampung debit air. Kami khawatir jika ini terus dibiarkan, kerusakan rumah akan semakin parah,” ungkap salah seorang warga saat menyampaikan aspirasi.
Selain masalah drainase, warga juga mengeluhkan kebijakan administrasi yang mengharuskan pelunasan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai syarat memperoleh layanan di kelurahan maupun kecamatan. Menurut mereka, kebijakan tersebut memberatkan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.
Keluhan lainnya datang terkait dugaan penimbunan aliran sungai oleh pihak pengembang perumahan di sekitar wilayah tersebut. Warga menilai tindakan itu mempersempit jalur air dan memperbesar potensi banjir saat musim hujan tiba. Mereka meminta pemerintah segera melakukan peninjauan lapangan dan mengambil langkah tegas jika ditemukan pelanggaran.
Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Edi Hariyanto menegaskan bahwa reses merupakan kewajiban konstitusional anggota dewan untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Ia memastikan seluruh masukan akan dicatat dan diteruskan kepada OPD terkait untuk dicarikan solusi konkret.
“Melalui reses ini, kami ingin mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan dan keluhan masyarakat. Semua aspirasi, terutama terkait drainase, banjir, dan pelayanan administrasi, akan kami kawal agar ada tindak lanjut nyata,” ujar Edi.
Ia menambahkan, persoalan drainase dan banjir tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kenyamanan dan keselamatan warga. Edi berjanji akan mendorong adanya evaluasi teknis serta penganggaran perbaikan saluran air dalam pembahasan bersama pemerintah daerah.
Terkait kewajiban pelunasan PBB sebagai syarat pelayanan, Edi menyatakan perlu adanya kajian lebih lanjut agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan kesan diskriminatif. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang tetap mengedepankan asas kemudahan dan keadilan bagi seluruh warga.
Sementara itu, perwakilan OPD yang hadir menyatakan siap menampung laporan warga dan melakukan pengecekan lapangan, khususnya terkait dugaan penimbunan aliran sungai oleh developer. Pemerintah, menurut mereka, akan menindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan pelanggaran tata ruang atau aturan lingkungan.
Kegiatan reses tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk terus menjaga komunikasi antara masyarakat dan wakil rakyat. Warga berharap aspirasi yang telah disampaikan tidak berhenti sebatas catatan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam bentuk program dan kebijakan.
Melalui agenda reses ini, diharapkan terbangun sinergi yang lebih kuat antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan riil masyarakat. Edi pun menegaskan bahwa dirinya akan terus memantau perkembangan setiap laporan yang masuk.
“Tujuan akhirnya adalah terciptanya lingkungan yang lebih aman, pelayanan yang lebih baik, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tutupnya tegas.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
