TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menemukan indikasi pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB) pada sejumlah bangunan toko dan ruko yang berada di kawasan KZ Abidin Pasar Minggu serta Pasar Panorama.
Dugaan pelanggaran tersebut berupa bangunan yang menjorok ke depan hingga sekitar dua meter dari batas yang seharusnya ditetapkan.
Temuan ini mencuat setelah dilakukan penertiban pedagang pasar yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) beberapa waktu lalu. Dalam kegiatan tersebut, Dinas PUPR turut melakukan pengukuran langsung di lapangan untuk memastikan kesesuaian bangunan dengan ketentuan tata ruang dan peraturan daerah yang berlaku.
Berdasarkan hasil pengukuran sementara, sejumlah ruko diketahui tidak sesuai dengan ketentuan GSB. Untuk menandai batas yang seharusnya, petugas PUPR memberikan tanda menggunakan cat semprot (pilox) pada bagian bangunan yang diduga melanggar. Penandaan ini bertujuan sebagai penegasan awal sekaligus acuan dalam proses tindak lanjut ke depan.
Kepala Dinas PUPR Kota Bengkulu, Noprisman, melalui Kepala Bidang Cipta Karya, Tomaiwan, menyampaikan bahwa hingga saat ini pihaknya masih melakukan pendataan dan perekapan terhadap bangunan-bangunan yang terindikasi melanggar aturan tersebut. Proses ini dilakukan secara cermat agar data yang disampaikan benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Untuk jumlah pastinya, kami masih melakukan rekap data di lapangan. Setelah seluruh bangunan yang terindikasi melanggar terdata dengan lengkap, baru akan kami sampaikan secara resmi kepada Satpol PP,” ujar Tomaiwan saat diwawancarai, Kamis (15/1/2026).
Ia menjelaskan, peran Dinas PUPR dalam persoalan ini lebih kepada aspek teknis, yakni pengukuran, penentuan batas GSB, serta memastikan apakah bangunan tersebut sesuai dengan perizinan dan ketentuan tata ruang. Sementara itu, untuk tindakan penegakan aturan, termasuk pembongkaran bangunan, sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak Peraturan Daerah.
“Kalau nanti dari hasil pengukuran terbukti melanggar dan tidak sesuai dengan ketentuan, maka tidak ada opsi lain selain dilakukan pembongkaran. Namun, pelaksanaannya nanti tetap oleh Satpol PP sebagai penegak Perda,” tegas Tomaiwan.
Menurutnya, penertiban GSB bukan semata-mata untuk menindak pelaku usaha, melainkan sebagai bagian dari upaya penataan kawasan pasar agar lebih tertib, aman, dan nyaman. Bangunan yang terlalu menjorok ke depan dinilai dapat mengganggu fungsi trotoar, mempersempit badan jalan, serta berpotensi menimbulkan kemacetan dan persoalan keselamatan.
Pemerintah Kota Bengkulu, lanjut Tomaiwan, berkomitmen untuk menata kawasan pasar secara berkelanjutan. Penegakan aturan tata ruang ini diharapkan dapat menciptakan wajah kota yang lebih rapi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha.
Ia juga mengimbau kepada para pemilik ruko dan bangunan usaha untuk bersikap kooperatif serta mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap GSB merupakan salah satu syarat penting dalam menciptakan lingkungan perkotaan yang tertib dan berkelanjutan.
“Harapan kami, para pemilik bangunan bisa memahami bahwa aturan ini dibuat untuk kepentingan bersama. Dengan kawasan yang tertata baik, aktivitas ekonomi juga akan berjalan lebih lancar dan nyaman,” tutupnya.
Saat ini, masyarakat dan pelaku usaha di kawasan Pasar Minggu dan Pasar Panorama diminta menunggu hasil resmi pendataan dari Dinas PUPR. Pemerintah memastikan setiap langkah yang diambil akan dilakukan sesuai prosedur dan berlandaskan peraturan yang berlaku.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
