TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan mengevaluasi kinerja penjabat (Pj) kepala daerah di seluruh Indonesia, termasuk Pj Walikota Bengkulu, yang saat ini dijabat oleh Arif Gunadi. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kinerja para Pj dalam mendukung pembangunan di wilayahnya masing-masing.
Evaluasi terhadap Pj kepala daerah ini akan dilakukan setiap 3 bulan atau setiap triwulan. Dalam konteks ini, Arif, yang menjabat sebagai Pj Walikota Bengkulu, telah mengajukan permintaan kerjasama kepada seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan camat, untuk bekerja lebih maksimal. Ia menyadari bahwa sebagai seorang Pj, ia tidak dapat bekerja secara mandiri. Dukungan dari kepala OPD, camat, hingga lurah sangat diperlukan. "Kita ini bukan superman, tapi kita adalah super tim," ujar Arif saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala OPD di kantor walikota pada Rabu, 11 Oktober 2023.
Pada tanggal 24 September, seluruh OPD diminta untuk menyampaikan laporan mengenai progres peningkatan kinerja di bidangnya masing-masing. Laporan-laporan ini akan diteruskan kepada Plt Sekda dan selanjutnya ke Pj Walikota. Data-data ini nantinya akan diserahkan kepada gubernur sebagai bahan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri.
Arif menjelaskan bahwa evaluasi ini berkaitan dengan beberapa aspek kinerja Pj kepala daerah, dan ia berharap agar setiap OPD yang menjadi leading sektor untuk mempersiapkan laporan yang baik. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kinerja selama masa penjabatannya tidak mengalami penurunan. Arif menegaskan bahwa yang menjadi fokus dan tolak ukur peningkatan kinerja selama masa jabatan Pj Walikota adalah penanganan kasus stunting dan pengendalian inflasi.
"Salah satunya pelaporan berkaitan dengan stunting. Harus ada before dan after. Sebelum saya menjadi Pj, bagaimana kasus stunting ditangani, dan setelah saya menjabat, apa perubahan dan peningkatannya," jelas Arif.
Ia menjelaskan bahwa masalah stunting menjadi salah satu prioritas utama. Sebelumnya, Arif telah mengunjungi Puskesmas Sawah Lebar dan menemui 19 anak yang mengalami stunting. Ia berharap bahwa dalam 3 bulan ke depan, jumlah anak yang mengalami stunting dapat berkurang, setidaknya menjadi 15, dan bukan bertambah. Dengan demikian, laporan evaluasi nantinya akan mencerminkan perubahan yang signifikan selama 3 bulan masa jabatan Pj.
Selain stunting dan inflasi, beberapa indikator lain yang menjadi fokus penilaian meliputi kepemimpinan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, seperti aspek kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Selain itu, penilaian juga mencakup kewajiban dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah, serta komitmen untuk memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD NRI Tahun 1945, serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Arif juga menekankan pentingnya menjaga etika pribadi dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah, serta menjalin hubungan kerja yang baik bersama forkopimda dan seluruh instansi vertikal di wilayah tersebut.
Pewarta: Gunawan
Editing : Adi Saputra
