TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu memberikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Bengkulu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi, serta seluruh pihak terkait atas langkah cepat dan sigap dalam menangani kondisi darurat pasca-gempa bumi yang mengguncang sejumlah wilayah di Bengkulu beberapa waktu lalu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, MH, menyatakan bahwa upaya tanggap darurat yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama instansi terkait patut diapresiasi karena telah menunjukkan kesigapan dan koordinasi yang baik dalam menangani situasi bencana.
"Kami dari Komisi IV menyampaikan terima kasih kepada Gubernur, BPBD Provinsi, serta seluruh jajaran yang telah bertindak cepat dan tepat dalam mengatasi dampak awal dari bencana gempa bumi ini. Respons yang dilakukan menunjukkan adanya keseriusan dalam melindungi dan membantu masyarakat," ungkap Usin saat ditemui di Gedung DPRD, Jumat (23/5).
Lebih lanjut, Usin menjelaskan bahwa Komisi IV telah melakukan koordinasi langsung dengan BPBD Provinsi Bengkulu untuk memantau sejauh mana proses pendataan korban terdampak berjalan. Menurutnya, BPBD telah bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta BPBD tingkat kabupaten dan kota guna memastikan pendataan dilakukan secara akurat dan menyeluruh.
“Proses pendataan ini sangat penting sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan bantuan serta merancang program rehabilitasi dan rekonstruksi. Oleh karena itu, transparansi dan kecepatan dalam pendataan sangat kami dorong,” katanya.
Usin menjabarkan bahwa mekanisme pendataan dilakukan secara berjenjang, dimulai dari laporan masyarakat di tingkat Rukun Tetangga (RT), yang kemudian diteruskan ke pemerintah desa atau kelurahan. Informasi yang dikumpulkan mencakup data identitas korban, seperti nama dan alamat lengkap, kondisi rumah yang terdampak—terklasifikasi dalam kategori rusak berat, sedang, atau ringan—serta dokumentasi berupa foto dan informasi mengenai kondisi fisik korban.
Setelah dikumpulkan di tingkat desa dan kelurahan, data tersebut dilaporkan ke kecamatan dan selanjutnya dikompilasi oleh BPBD kabupaten/kota. Data akhir ini kemudian diserahkan kepada BNPB sebagai dasar pertimbangan dalam proses penyaluran bantuan maupun penanganan lanjutan.
Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, lanjut Usin, berharap seluruh proses ini bisa berjalan secara transparan, cepat, dan tanpa hambatan, sehingga bantuan yang dibutuhkan masyarakat dapat segera diterima. Ia juga mengingatkan agar tidak ada data yang terlewat, terutama di daerah-daerah terpencil yang aksesnya terbatas.
"Kami berharap semua pihak terkait dapat bekerja maksimal agar tidak ada warga terdampak yang tercecer dari pendataan. Keadilan dalam bantuan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana,” tegasnya.
Selain itu, Komisi IV juga mendorong Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk segera merumuskan langkah-langkah strategis dalam masa pemulihan, seperti rehabilitasi infrastruktur publik yang terdampak, pembangunan kembali rumah-rumah warga, serta pemulihan psikologis korban gempa, khususnya anak-anak dan lansia yang rentan secara mental akibat bencana.
Dalam kesempatan tersebut, Usin juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi bencana susulan dan mendukung upaya pemerintah dalam menanggulangi dampak bencana. Ia menekankan pentingnya edukasi kebencanaan sejak dini dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi situasi darurat.
“Bencana adalah tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, mari kita bahu-membahu menjaga keselamatan dan membangun kembali daerah kita agar menjadi lebih tangguh terhadap bencana di masa depan,” tutup Usin.
Dengan kolaborasi yang erat antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat, diharapkan proses penanganan pasca-gempa ini dapat berjalan lancar dan Bengkulu bisa segera bangkit kembali.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
