TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Bupati Bengkulu Selatan, H. Yevri Sudianto, menghadiri sekaligus menjadi narasumber pada kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), Kekerasan Terhadap Anak (KTA), Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH), serta Pencegahan Perkawinan Anak. Acara ini digelar di Aula Bappeda Litbang Bengkulu Selatan, Selasa (16/09/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Yevri Sudianto menegaskan bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan isu serius yang membutuhkan perhatian bersama. Menurutnya, upaya pencegahan tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan melalui sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, orang tua, hingga generasi muda.
“Perlindungan terhadap perempuan dan anak adalah tanggung jawab bersama. Kita tidak bisa membiarkan masalah ini hanya ditangani oleh satu pihak saja. Semua unsur harus bergerak sejalan agar masa depan generasi penerus kita tidak terancam,” tegas Yevri.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penyalahgunaan identitas seperti KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang sering kali digunakan sebagai modus tindak kejahatan, termasuk perdagangan orang. Selain itu, ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap anak agar tidak terjebak dalam pergaulan yang berisiko mengarah pada permasalahan hukum.
Menurut Yevri, salah satu tantangan besar yang dihadapi saat ini adalah praktik perkawinan usia dini. Ia menyebutkan bahwa perkawinan anak tidak hanya merugikan masa depan generasi muda, tetapi juga berpotensi memperburuk kualitas sumber daya manusia di daerah. “Perkawinan dini bukanlah solusi, melainkan menambah masalah baru. Oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat sangat penting agar orang tua lebih memahami dampak buruk dari praktik ini,” jelasnya.
Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh berbagai pihak, di antaranya perwakilan Pengadilan Agama Manna, Kementerian Agama Bengkulu Selatan, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan adanya komitmen bersama dalam mendukung upaya perlindungan perempuan dan anak.
Para peserta diberikan pemahaman mengenai langkah-langkah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan, perdagangan orang, maupun permasalahan hukum yang melibatkan anak. Diskusi interaktif juga digelar, sehingga peserta dapat menyampaikan pertanyaan maupun pengalaman terkait kasus-kasus yang pernah terjadi di lingkungan mereka.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan menegaskan kembali komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berpihak pada kepentingan anak. Yevri Sudianto berharap sosialisasi ini tidak hanya berhenti pada pemahaman, tetapi benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Semoga setelah kegiatan ini, masyarakat lebih peduli dan tanggap. Jika menemukan indikasi kekerasan atau perdagangan orang, segera laporkan ke pihak berwenang. Tindakan cepat dapat menyelamatkan korban sekaligus mencegah kasus serupa terjadi lagi,” tutupnya.
Dengan adanya langkah konkret tersebut, pemerintah daerah optimistis dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus mewujudkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang ramah anak dan lebih menjamin masa depan generasi muda.
Pewarta : Iksanuddin
Editing : Adi Saputra
