TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi Asisten III Pemerintah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, mengikuti Rapat Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan secara virtual dari Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Rabu (24/12). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh kepala daerah se-Indonesia.
Rapat evaluasi ini bertujuan untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan APBD 2025 berjalan secara efektif, efisien, serta selaras dengan kebijakan nasional. Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya optimalisasi pendapatan daerah sebagai fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan fiskal daerah. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara maksimal tanpa membebani masyarakat.
Selain pendapatan, Mendagri Tito Karnavian juga menyoroti pengelolaan belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Ia mengingatkan agar belanja pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
“APBD harus menjadi instrumen utama dalam menggerakkan perekonomian daerah. Belanja daerah yang produktif akan memberikan multiplier effect bagi masyarakat,” tegas Tito Karnavian dalam rapat tersebut.
Lebih lanjut, Mendagri mendorong kepala daerah untuk menghidupkan mesin pertumbuhan ekonomi melalui sektor swasta. Salah satu caranya adalah dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, memberikan kemudahan perizinan, serta menjamin kepastian hukum bagi para investor. Dengan meningkatnya investasi, diharapkan pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, menyatakan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk terus memperkuat pengelolaan APBD agar lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil. Ia menegaskan bahwa Pemprov Bengkulu akan terus berupaya meningkatkan pendapatan daerah melalui optimalisasi potensi yang ada, termasuk sektor pajak dan retribusi daerah.
“Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen mengelola APBD secara bijak dan transparan. Kami juga terus mendorong peningkatan investasi sebagai salah satu strategi utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” ujar Mian.
Selain itu, Pemprov Bengkulu juga berupaya memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar pelaksanaan APBD dapat berjalan searah dan saling mendukung. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk memastikan program pembangunan berjalan efektif dan tepat sasaran.
Rapat evaluasi APBD ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pemerintah daerah, termasuk Provinsi Bengkulu, untuk melakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2025. Dengan pengelolaan APBD yang optimal, pemerintah daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
