TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny P. L. Tobing, akhirnya angkat bicara terkait video viral di media sosial yang memperlihatkan dugaan pungutan liar (pungli) oleh Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di kawasan Pantai Zakat. Video tersebut memicu reaksi publik karena dinilai mencoreng citra pariwisata daerah.
Dalam rekaman yang beredar, Ketua Pokdarwis diduga meminta sejumlah uang kepada para pedagang dengan dalih biaya kebersihan. Tak hanya itu, insiden tersebut juga memanas setelah muncul informasi bahwa oknum tersebut sempat merampas kamera ponsel milik seorang wartawan perempuan yang tengah meliput kejadian di lokasi.
Menanggapi hal tersebut, Ronny Tobing yang didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Bengkulu, Nina Nurdin, menyampaikan penyesalan mendalam atas sikap yang dinilai tidak mencerminkan etika sebagai pengelola kawasan wisata.
Menurut Ronny, sebagai ketua Pokdarwis sekaligus tokoh masyarakat, seharusnya yang bersangkutan mampu menjaga suasana tetap kondusif, bukan justru menimbulkan keresahan di tengah pedagang maupun pengunjung.
“Seharusnya bisa menciptakan rasa nyaman dan aman. Jangan sampai tindakan atau ucapan yang dilakukan justru melukai pihak lain, apalagi di kawasan wisata yang menjadi wajah daerah,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ronny menegaskan bahwa pungutan yang dilakukan tersebut sama sekali bukan kebijakan ataupun instruksi dari Pemerintah Kota Bengkulu maupun instansi terkait.
Ia memastikan bahwa pemerintah tidak pernah mengeluarkan aturan terkait pungutan kepada pedagang, baik dengan alasan kebersihan, keamanan, maupun pembangunan fasilitas.
“Kami tegaskan, tidak ada instruksi dari pemerintah terkait pungutan dalam bentuk apa pun. Jika ada pihak yang melakukan itu, maka hal tersebut berada di luar tanggung jawab pemerintah,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menjadi klarifikasi resmi untuk meredam spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat, terutama para pelaku usaha kecil di kawasan wisata yang merasa resah akibat kejadian tersebut.
Sebagai langkah penyelesaian, Ronny mengaku telah bertemu langsung dengan Ketua Pokdarwis yang bersangkutan. Pertemuan tersebut dilakukan guna mencari solusi terbaik sekaligus meredam konflik agar tidak semakin meluas.
Dalam pertemuan itu, Ronny meminta agar pihak yang diduga melakukan pelanggaran dapat bersikap terbuka dan bertanggung jawab atas tindakannya.
“Saya sudah bertemu langsung. Saya sampaikan, jika memang ada kesalahan, sebaiknya segera meminta maaf. Kita ingin masalah ini diselesaikan secara baik tanpa memperkeruh suasana,” jelasnya.
Ia juga berperan sebagai mediator agar persoalan tersebut dapat diselesaikan secara damai, dengan mengedepankan musyawarah serta introspeksi dari semua pihak yang terlibat.
Selain itu, Ronny mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya para pengelola wisata dan pelaku usaha di kawasan Pantai Zakat, untuk bersama-sama menjaga kondusivitas lingkungan.
Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan sektor pariwisata di Kota Bengkulu.
“Kita ingin Bengkulu menjadi destinasi yang nyaman dan ramah bagi wisatawan. Karena itu, semua pihak harus saling mendukung dan menjaga situasi tetap kondusif,” ujarnya.
Ia berharap kejadian ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh kelompok pengelola wisata agar lebih profesional dalam menjalankan perannya. Transparansi, akuntabilitas, serta pelayanan yang baik harus menjadi prioritas utama dalam pengelolaan destinasi wisata.
Pemerintah Kota Bengkulu juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kelompok-kelompok sadar wisata, guna mencegah terulangnya kejadian serupa di masa mendatang.
Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengelolaan kawasan wisata, khususnya Pantai Zakat, dapat semakin tertata dengan baik serta mampu memberikan rasa aman dan nyaman, baik bagi pedagang maupun wisatawan yang berkunjung.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
