TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Komisi II DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan bergerak cepat menindaklanjuti keluhan para petani kelapa sawit yang dalam beberapa waktu terakhir mengeluhkan turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat pabrik. Kondisi tersebut dinilai berpotensi merugikan petani dan berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari sektor perkebunan sawit.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap nasib petani, Komisi II DPRD Bengkulu Selatan menggelar rapat dengar pendapat atau hearing pada Selasa, 2 Juni 2026. Pertemuan tersebut menghadirkan sejumlah pihak terkait, di antaranya Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro (Perindagkop-UM), serta dua perusahaan pengolahan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Bengkulu Selatan, yakni PT BSL dan PT SBS.
Hearing dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Bengkulu Selatan, Nissan Deni Purnama, S.IP. Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Bengkulu Selatan, Holman, S.E., bersama anggota Komisi II lainnya yang secara aktif menyampaikan berbagai masukan dan pertanyaan kepada pihak perusahaan maupun instansi terkait.
DPRD Tekankan Kepatuhan Terhadap Harga Resmi Pemerintah
Dalam forum tersebut, Komisi II DPRD menegaskan bahwa seluruh pabrik kelapa sawit wajib mematuhi harga pembelian TBS yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebijakan harga tersebut merupakan hasil perhitungan dan kesepakatan yang mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk harga pasar dan keberlangsungan usaha petani.
Menurut Komisi II, penerapan harga sesuai ketentuan pemerintah sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi petani sawit. DPRD tidak menginginkan adanya perbedaan harga yang terlalu jauh antara harga resmi dengan harga yang diterapkan oleh perusahaan, karena hal tersebut dapat menimbulkan keresahan di kalangan petani.
Selain itu, DPRD juga meminta dinas terkait untuk terus melakukan pengawasan terhadap mekanisme pembelian TBS oleh perusahaan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
PT SBS Berikan Respons Positif
Hasil hearing menunjukkan adanya respons positif dari salah satu perusahaan yang hadir, yakni PT SBS. Perusahaan tersebut menyatakan kesiapannya untuk menyesuaikan harga pembelian TBS sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Langkah tersebut mendapat apresiasi dari Komisi II DPRD Bengkulu Selatan karena dinilai sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung kesejahteraan petani sawit. DPRD berharap sikap serupa juga diikuti oleh seluruh pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Dengan adanya kesepahaman tersebut, diharapkan hubungan antara petani dan perusahaan dapat berjalan lebih harmonis serta mampu menciptakan iklim usaha perkebunan yang sehat dan berkeadilan.
DPRD Minta Tindakan Tegas Jika Terjadi Pelanggaran
Komisi II DPRD Bengkulu Selatan juga mengingatkan seluruh perusahaan agar tidak melakukan praktik yang merugikan petani dalam penetapan harga TBS. DPRD menilai bahwa kepatuhan terhadap aturan merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam menjaga keberlanjutan sektor perkebunan sawit.
Apabila di kemudian hari ditemukan adanya perusahaan yang tidak mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, DPRD mendorong instansi berwenang untuk mengambil langkah tegas sesuai peraturan yang berlaku.
Komisi II menegaskan bahwa perlindungan terhadap petani harus menjadi prioritas bersama. Sebab, sektor perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu penopang utama perekonomian masyarakat Bengkulu Selatan yang melibatkan ribuan kepala keluarga.
Melalui pengawasan yang konsisten dan sinergi antara pemerintah, DPRD, perusahaan, serta petani, diharapkan harga TBS kelapa sawit dapat tetap stabil dan memberikan keuntungan yang adil bagi seluruh pihak. Dengan demikian, kesejahteraan petani sawit di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terus meningkat dan roda perekonomian daerah berjalan lebih baik.
Pewarta: Iksanuddin
Editing: Adi Saputra
