TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Tantangan utama dalam pemberantasan korupsi saat ini adalah menangani korupsi skala kecil (petty corruption). Fenomena penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik masih marak, ditambah lagi kebiasaan masyarakat memberikan imbalan sebagai bentuk terima kasih yang memperparah situasi.
Untuk mempercepat pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintah daerah, seperti di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Wilayah I melaksanakan pendampingan dan pengawalan dalam pengelolaan pemerintahan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan di Pemprov Bengkulu, sehingga terhindar dari praktik-praktik korupsi.
Kepala Satgas Tim Korsup KPK RI Wilayah Bengkulu, Uding Joharudin, menjelaskan bahwa program-program yang telah dijalankan diharapkan dapat berjalan lebih baik di masa mendatang. "Jika dalam pendampingan dan pengawalan ditemukan indikasi yang mengarah kepada korupsi, itu bisa kita cegah," kata Uding setelah melakukan audiensi dengan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah di Ruang Kerja Gubernur, Selasa (23/07).
Uding menambahkan bahwa parameter tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center for Prevention (MCP) telah dibahas bersama jajaran Pemprov Bengkulu. Pencegahan korupsi akan dilakukan dengan integritas tinggi serta beberapa program tematik lainnya. Fokus pengawasan kali ini adalah pada pengadaan barang/jasa dan juga perizinan, sehingga diharapkan tata kelola pemerintahan bisa lebih baik dan risiko korupsi dapat diminimalkan.
Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah mengapresiasi pendampingan dan pengawalan dari Tim Korsup KPK RI Wilayah Bengkulu. Menurut Gubernur, sejauh ini MCP Pemprov Bengkulu sudah berada pada posisi yang cukup baik, demikian juga dengan Survei Penilaian Integritas (SPI) yang menunjukkan hasil yang memuaskan.
"Dengan adanya MCP dan SPI, kita dapat memetakan titik rawan korupsi di setiap jajaran pemerintahan. Ini membantu mengidentifikasi titik-titik yang perlu peningkatan pengawasan agar korupsi bisa dicegah," jelas Gubernur Rohidin.
Pendampingan dan pengawalan dari KPK diharapkan dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Upaya ini tidak hanya penting bagi Pemprov Bengkulu, tetapi juga menjadi contoh bagi pemerintah daerah lainnya dalam memberantas korupsi.
Dengan kerja sama yang baik antara KPK dan pemerintah daerah, diharapkan budaya korupsi dapat ditekan dan integritas dalam pelayanan publik semakin meningkat. Langkah-langkah strategis ini menjadi bagian penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
