TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Rembuk Stunting Tingkat Provinsi Bengkulu Tahun 2024 menghasilkan lima komitmen bersama dalam upaya menangani masalah stunting di provinsi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu dengan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda Provinsi Bengkulu, dinas teknis provinsi dan kabupaten/kota, serta jajaran akademisi. Hal ini merupakan bagian dari strategi pemprov untuk mencapai target nasional penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu, Yuliswani, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrembang RKPD) tahun 2025. Salah satu indikator yang menjadi fokus adalah angka stunting, yang saat ini mencapai 20,2 persen berdasarkan data terbaru.
Dari Rembuk Stunting ini, terdapat lima komitmen bersama yang disepakati. Pertama, menetapkan target percepatan penurunan stunting berbasis Standar Kelompok Umur (SKI) atau Standar Status Gizi Indeks (SSGI) sebesar 13,5 persen. Kedua, meningkatkan dukungan anggaran dan kualitas intervensi layanan bagi sasaran prioritas stunting. Ketiga, memperbaiki kinerja lembaga Terpadu Pencegahan Stunting (TPPS) melalui koordinasi yang efektif. Keempat, meningkatkan peran sektor-sektor terkait dalam upaya penurunan stunting. Dan kelima, mengembangkan praktik baik dan inovasi dalam menangani stunting.
Yuliswani juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting. Dia mengatakan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kerjasama dan sinergi dari berbagai pihak.
Di sisi lain, Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhari, menyatakan fokus BKKBN Bengkulu adalah melakukan intervensi terhadap lebih dari 97 ribu keluarga yang berisiko mengalami stunting. Hal ini didasarkan pada data Pemutakhiran Pendataan Keluarga (PPK) tahun 2023.
Zamhari menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam program percepatan penurunan stunting, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Dia menekankan perlunya koordinasi yang terkoordinasi dan terpadu dalam intervensi terhadap keluarga-keluarga berisiko stunting.
Pewarta : Ameng
Editing : Adi Saputra
