Skip to main content

MUSPROVLUB PSTI Bengkulu Dituding Cacat Hukum, Fahmi : Kami Akan Tempuh Dengan Jalur Hukum

PROPINSI BENGKULU.TEROPONGPUBLIK.CO.ID>><<Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB) Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Bengkulu yang dihelat di Wisma Atlet Bengkulu, Rabu (31/3) kemarin, dituding cacat hukum.

Ini lantaran kegiatan tersebut tidak sesuai dengan AD/ART PSTI. "Musprovlub PSTI Bengkulu cacat hukum karena tidak sesuai dengan AD/ART," tegas Ketua PSTI Bengkulu Fahmi Pranata.

Fahmi sendiri adalah Ketua Pengprov PSTI Bengkulu yang diberhentikan secara sepihak oleh Pengurus Besar (PB) PSTI dengan alasan melanggar AD/ART pasal 9 ayat 1, 2 dan 3 tentang kepatuhan terhadap organisasi dan hasil Munas.

Dampak dari pemberhentian ini PBPSTI mengeluarkan SK caretaker Pengprov PSTI Bengkulu dengan menunjuk Bayu Rifwanda selaku Sekum KONI Provinsi Bengkulu sebagai caretaker.

Dalam SK caretaker ini terlihat ketidak rapian administrasi yang dilakukan pihak PB PSTI dimana untuk Pengprov PSTI Bengkulu tertulis Pengprov PSTI NTB.

"Ini menunjukkan betapa tidak profesionalnya PB PSTI dimana ada kesan SK hanya dibuat copy paste sehingga terjadi kesalahan redaksional. Dari sini saja jelas bahwa SK caretaker itu cacat hukum," tegasnya.

Menurut Fahmi, pihak PB PSTI sendirilah yang telah melanggar AD/ART saat Munas akhir tahun lalu.

"Saat Munas, PB PSTI telah melanggar AD/ART dengan melakukan akal-akalan untuk menghambat calon lain untuk maju sebagai ketua umum. Ini cara tidak sehat untuk memajukan organisasi dan prestasi atlet takraw dimasa depan," katanya.

Terkait masalah Musprovlub, Fahmi mengatakan pelaksanaannya tidak dihadiri oleh pengurus inti Pengcab Kabupaten/Kota Bengkulu. Hal ini jelas menyalahi AD/ART.

Fahmi juga menuding ada aroma arogansi di kepemimpinan PB PSTI, yang tujuannya untuk merombak sejumlah kepengurusan PSTI di sejumlah daerah. Salah satunya di Bengkulu.

"Ada banyak Pengprov PSTI disejumlah daerah yang diberhentikan kepengurusannya karena arogansi kepemimpinan PB seperti Bengkulu, Riau, Sumbar, NTB dan lainnya," beber Fahmi.

"Di sejumlah daerah, Pemda setempat menangguhkan SK pemberhentian dari PB PSTI tersebut. Namun di Bengkulu, justru tetap dilanjutkan hingga digelar Musprovlub," lanjutnya.

Sejumlah Pengprov yang diberhentikan tersebut terang Fahmi akan menempuh jalur hukum atas kesewenangan PB PSTI terkait SK pemberhentian ini.

"Kita tidak akan tinggal diam. Bersama beberapa Pengprov kita akan melakukan perlawanan hukum atas atas arogansi dan kesewenangan PB," tegasnya. (RLS)