TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu memperkuat langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hingga akhir 2025 dinilai belum mencapai target optimal. Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan pengawasan, evaluasi menyeluruh, serta koordinasi lintas sektor yang dibahas dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi PAD Provinsi Bengkulu, Rabu (4/2).
Rapat ini menjadi forum penting bagi pemerintah daerah untuk mengurai persoalan klasik rendahnya penerimaan pajak daerah, khususnya dari sektor kendaraan bermotor dan sumber daya mineral. Sejumlah komponen utama penerimaan daerah yang menjadi sorotan meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
Berdasarkan pemaparan Satuan Tugas Khusus (Satgasus) Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu, kontribusi PKB dan BBNKB sepanjang tahun 2025 tercatat mencapai Rp310 miliar. Sementara itu, penerimaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB berada di angka Rp201 miliar. Meski terlihat besar, capaian tersebut dinilai belum sebanding dengan potensi riil yang dimiliki daerah.
Masalah utama terletak pada tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang masih rendah. Dari total 1.297.250 unit kendaraan yang terdaftar di Bengkulu, hanya sekitar 419.132 unit atau kurang lebih 32 persen yang tercatat aktif membayar pajak. Angka ini menunjukkan masih besarnya potensi PAD yang belum tergarap secara maksimal.
Di tengah rendahnya kepatuhan pajak kendaraan, sektor Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan justru mencatatkan kinerja menggembirakan. Hingga awal tahun 2025, realisasi penerimaan opsen MBLB mencapai Rp2,1 miliar atau melonjak 172,5 persen dari target awal sebesar Rp1,2 miliar. Capaian ini dinilai sebagai bukti bahwa pengawasan yang ketat mampu mendorong peningkatan pendapatan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, menegaskan bahwa optimalisasi PAD tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah provinsi. Ia menilai peran aktif pemerintah kabupaten dan kota sangat menentukan keberhasilan peningkatan pendapatan daerah.
“Tahun 2025 penuh tantangan. Karena itu, kami mendorong agar kabupaten dan kota lebih agresif dalam menggali potensi pajak di wilayah masing-masing. Sinergi yang kuat menjadi kunci agar PAD bisa meningkat signifikan,” ujarnya.
Dalam rapat tersebut juga terungkap berbagai faktor yang memengaruhi rendahnya realisasi PAD. Di antaranya adalah kebijakan tarif opsen PKB dan BBNKB, tren masyarakat membeli kendaraan bekas dengan pelat luar daerah, hingga lokasi kantor Samsat yang dinilai kurang strategis dan menyulitkan akses masyarakat.
Selain faktor teknis, persoalan nonteknis juga turut menjadi perhatian. Masih kuatnya pola pikir masyarakat yang menunggu program pemutihan pajak, belum adanya sanksi hukum yang tegas bagi penunggak pajak, serta maraknya narasi di media sosial yang mengajak masyarakat menunda atau bahkan tidak membayar pajak, dinilai berdampak langsung pada tingkat kepatuhan.
Sementara itu, Wakil Kepala Polda Bengkulu Brigjen Pol Dicky Sondani selaku Ketua Satgasus Optimalisasi Aset dan PAD Provinsi Bengkulu menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempermudah layanan perpajakan. Salah satunya adalah usulan perubahan mekanisme balik nama kendaraan bermotor.
“Kami akan mengusulkan ke Korlantas Polri agar proses balik nama kendaraan cukup menggunakan KTP pemilik baru. Selama ini syarat KTP pemilik lama kerap menjadi kendala, padahal substansinya hanya administrasi,” jelas Dicky.
Selain itu, Satgasus juga mendorong perluasan layanan Samsat dengan menambah hari operasional dari lima menjadi enam hari kerja, membuka gerai Samsat desa di berbagai wilayah, serta memperkuat layanan Samsat keliling dengan melibatkan camat, lurah, dan perangkat desa.
Rapat koordinasi ini dihadiri unsur Polda Bengkulu, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) provinsi dan kabupaten/kota, serta instansi terkait lainnya. Pemerintah berharap melalui langkah-langkah tersebut, potensi PAD Bengkulu dapat tergarap lebih optimal dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
