TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<>> Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terus berupaya memperkuat strategi pengendalian inflasi di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. Pada Senin, 22 Januari 2024, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Rosita M, SH bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait mengikuti Zoom Meeting terkait Pengendalian Inflasi 2024. Zoom Meeting ini digelar di Ruang Rapat Sekda Rejang Lebong.
Zoom Meeting tersebut diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri, Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, MA., Ph.D. Mendagri Tito Karnavian memberikan gambaran mengenai kondisi inflasi yang dihadapi oleh berbagai daerah di Indonesia. Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi dari tahun ke tahun (Desember 2022 – Desember 2023) mencapai 2,61%. Sementara itu, inflasi dari bulan ke bulan (November 2023 – Desember 2023) mencapai 2,62%.
“Kondisi inflasi Provinsi Bengkulu pada bulan Desember menempatkannya di posisi ke-8 dari 10 provinsi tertinggi dengan persentase 3.09%,” ungkap Mendagri Tito Karnavian.
Mendagri juga memberikan informasi terkait Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebagai proxy inflasi. Pada Minggu ke-3 Januari 2024, Provinsi Bengkulu mencapai IPH sebesar 2.47%, menempatkannya di posisi ke-6 tertinggi di antara provinsi-provinsi lainnya.
Rosita M, SH, Staf Ahli Bupati Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan Rejang Lebong, dalam kesempatan tersebut, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengendalian inflasi. Beliau menyatakan, "Kami sadar bahwa pengendalian inflasi merupakan langkah krusial untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah. Oleh karena itu, kami terus memperkuat koordinasi dengan semua OPD terkait untuk merumuskan strategi yang efektif.”
Adapun langkah-langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dalam menghadapi tantangan inflasi melibatkan sejumlah aspek. Pertama, peningkatan pengawasan terhadap harga-harga kebutuhan pokok. Pemerintah daerah akan memastikan bahwa distribusi dan pasokan bahan pokok tetap lancar, sehingga tidak memberikan tekanan berlebihan terhadap inflasi.
Kedua, pengembangan sektor ekonomi lokal. Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong akan terus mendorong pertumbuhan sektor ekonomi lokal agar masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi. Ini melibatkan dukungan terhadap pelaku usaha lokal, pengembangan potensi daerah, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga akan mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berkontribusi dalam mengurangi tekanan inflasi. BUMD diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui pengelolaan sumber daya lokal dengan efisien.
Rosita M, SH menambahkan, “Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong juga akan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran daerah, sehingga setiap langkah yang diambil dapat terukur dan dapat direspons secara cepat.”
Dengan terus menguatkan sinergi antara pemerintah daerah dan OPD terkait, Rejang Lebong optimis dapat menghadapi tantangan inflasi dengan lebih baik pada tahun 2024. Semua pihak diharapkan bersama-sama berkontribusi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Pewarta : Gunawan
Editing : Adi Saputra
