TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Seluma terus mematangkan penyusunan regulasi daerah melalui pembahasan Rancangan Peraturan Bupati (Raperbup). Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan setiap ketentuan yang dirumuskan memiliki kejelasan materi serta dapat mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Pembahasan Raperbup tersebut dipimpin Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, H. Hendarsyah, S.I.P., M.T., di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Seluma, Senin (12/10/2026).
Rapat ini menjadi forum koordinasi bagi organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mencermati materi rancangan peraturan sebelum proses penyusunannya dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Setiap perangkat daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya masing-masing.
Dalam memimpin jalannya rapat, Hendarsyah menegaskan pentingnya keterlibatan aktif seluruh OPD yang berkaitan dengan materi Raperbup. Menurutnya, pembahasan regulasi membutuhkan komunikasi yang baik agar berbagai aspek yang diatur dapat dikaji secara menyeluruh.
Ia mengarahkan agar masing-masing perangkat daerah tidak hanya mengikuti proses pembahasan, tetapi juga menyampaikan masukan yang relevan dengan pelaksanaan tugas di lapangan.
Masukan tersebut diperlukan untuk membantu memperjelas substansi rancangan, sekaligus mengidentifikasi hal-hal yang masih membutuhkan penyesuaian. Dengan demikian, rumusan yang dihasilkan diharapkan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Seluma.
Koordinasi lintas perangkat daerah juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Setiap materi yang dibahas perlu diselaraskan agar tidak menimbulkan perbedaan pemahaman ketika regulasi nantinya diterapkan.
Penyusunan peraturan kepala daerah memerlukan ketelitian, terutama dalam memastikan materi yang dirumuskan memiliki kejelasan dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang akan melaksanakannya.
Karena itu, pembahasan Raperbup dilakukan melalui pertukaran pandangan antarpeserta. Setiap bagian yang berkaitan dengan tugas perangkat daerah perlu ditelaah secara cermat agar rumusan yang disusun dapat mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.
Sinergi antar-OPD juga dinilai penting untuk memperkuat keselarasan dalam proses penyusunan regulasi. Melalui komunikasi yang terarah, berbagai persoalan yang muncul selama pembahasan dapat diidentifikasi lebih awal dan dicarikan penyelesaiannya bersama.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun proses perumusan kebijakan yang lebih terkoordinasi, dengan mempertimbangkan masukan dari perangkat daerah yang memiliki keterkaitan langsung terhadap materi peraturan.
Rapat pembahasan tersebut dihadiri Inspektorat Kabupaten Seluma, Kepala Bagian Hukum Setda Seluma, serta perwakilan OPD terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma.
Kehadiran unsur pengawasan, bagian hukum, dan perangkat daerah terkait menjadi bagian penting dalam proses pembahasan. Masing-masing peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pandangan berdasarkan tugas serta kewenangan yang dimiliki.
Kegiatan berlangsung dalam suasana diskusi dan tanya jawab. Para peserta dapat memberikan pendapat, menyampaikan usulan, maupun meminta penjelasan terhadap materi yang sedang dibahas.
Melalui mekanisme tersebut, berbagai hal yang perlu mendapat perhatian dapat dihimpun sebagai bahan penyempurnaan rancangan peraturan.
Pembahasan secara bersama-sama juga diharapkan dapat memperkuat pemahaman antarpihak sehingga proses penyusunan Raperbup berjalan lebih terarah.
Pemerintah Kabupaten Seluma menempatkan koordinasi sebagai salah satu unsur penting dalam pembahasan regulasi daerah. Keterlibatan perangkat daerah terkait diharapkan dapat membantu menghasilkan rumusan yang jelas, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pemerintahan.
Meski demikian, penyempurnaan rancangan tetap membutuhkan pencermatan terhadap setiap masukan yang disampaikan selama rapat. Materi yang telah dibahas perlu ditelaah kembali sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi peraturan.
Melalui rapat tersebut, diharapkan proses penyusunan Raperbup Seluma dapat berjalan secara sistematis dengan dukungan seluruh perangkat daerah terkait.
Koordinasi yang kuat dan pembahasan yang cermat menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk menyiapkan regulasi yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pewarta : Hassan
Editing : Adi Saputra
