TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mengantisipasi gejolak harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat. Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penerapan strategi 4K sebagai fondasi pengendalian inflasi daerah.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan pengendalian inflasi tidak cukup dilakukan melalui satu kebijakan. Dibutuhkan kerja bersama antara pemerintah daerah, instansi vertikal, pelaku distribusi, serta lembaga yang memiliki data dan kewenangan terkait kebutuhan masyarakat.
Hal itu disampaikan Dedy dalam pertemuan koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan di Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, strategi 4K mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Keempat aspek tersebut harus berjalan beriringan agar tekanan terhadap harga kebutuhan masyarakat dapat ditekan.
Dedy menjelaskan, harga yang terjangkau memiliki kaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika harga barang mengalami kenaikan sementara pendapatan masyarakat tidak bertambah secara seimbang, daya beli berpotensi ikut tertekan.
Karena itu, pemerintah harus memastikan kebijakan pengendalian harga tidak hanya berorientasi pada kondisi pasar, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan masyarakat sebagai konsumen.
“Kita harus memperkuat sinergi ataupun strategi 4K salah satunya. Yang pertama adalah soal keterjangkauan harga,” kata Dedy.
Ia menilai keseimbangan antara harga dan daya beli menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga kondisi ekonomi daerah tetap stabil.
Aspek kedua yang menjadi perhatian adalah ketersediaan pasokan. Pemerintah perlu memastikan barang kebutuhan pokok tersedia dalam jumlah memadai sehingga tidak terjadi kelangkaan di pasar.
Kelangkaan dapat memicu kenaikan harga apabila permintaan masyarakat tetap tinggi sementara barang yang tersedia terbatas. Kondisi semacam ini juga berpotensi menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat.
Oleh sebab itu, pemantauan stok menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah mengantisipasi tekanan inflasi.
Selain pasokan, jalur distribusi juga memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan harga. Barang yang tersedia di tingkat pemasok tidak akan banyak membantu apabila mengalami hambatan ketika didistribusikan menuju pasar dan konsumen.
Dedy mencontohkan persoalan keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang sempat terjadi. Menurutnya, gangguan distribusi BBM dapat memberikan dampak berantai terhadap distribusi berbagai komoditas.
Jika berlangsung terlalu lama, hambatan tersebut berpotensi mengurangi pasokan barang di pasar. Ketika stok menurun dan permintaan tetap tinggi, masyarakat dapat terdorong melakukan pembelian dalam jumlah berlebihan atau panic buying.
“Kemarin misalkan terjadi keterlambatan pasokan BBM, itu kita bersyukur cepat teratasi. Kalau sempat kemarin itu seminggu, maka akan mengganggu proses distribusi barang,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi dengan pihak yang berkaitan langsung dengan distribusi, termasuk Pertamina, dinilai penting untuk menjaga rantai pasok tetap berjalan.
Pilar terakhir dalam strategi 4K adalah komunikasi. Dedy menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan pertukaran data antarlembaga sebagai dasar mengambil langkah sebelum persoalan berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar.
Dalam konteks tersebut, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi salah satu bahan penting bagi pemerintah untuk membaca perkembangan harga dan menentukan respons yang diperlukan.
Pemerintah daerah bersama pemerintah provinsi, Bulog, BPS, dan instansi lainnya diharapkan dapat saling memberikan informasi mengenai perubahan harga maupun potensi gangguan pasokan.
“Koordinasi BPS memberikan sinyal, ‘Bu, Pak, hati-hati Pak, ini tren kita naik inflasinya,’” ujar Dedy.
Menurutnya, sistem peringatan dini memungkinkan pemerintah melakukan intervensi lebih cepat ketika mulai muncul indikasi kenaikan harga.
Selain memperkuat strategi 4K, Pemkot Bengkulu juga mendorong pemanfaatan teknologi dan digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan serta aktivitas ekonomi.
Digitalisasi dinilai dapat membantu mempercepat pertukaran informasi, meningkatkan transparansi, dan mendukung proses pemantauan berbagai indikator ekonomi daerah.
Dengan koordinasi yang semakin terintegrasi, Pemkot Bengkulu berharap stabilitas harga dapat dipertahankan. Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap tumbuh dan memastikan masyarakat tetap memiliki kemampuan membeli kebutuhan sehari-hari.
Bagi pemerintah daerah, pengendalian inflasi bukan semata-mata menjaga angka statistik, tetapi juga memastikan dampaknya tidak semakin membebani kehidupan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
