Skip to main content

Pemkot Bengkulu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih

Pemkot Bengkulu Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi dan Percepatan Pembentukan Koperasi Merah Putih

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>   Wakil Wali Kota Bengkulu, Ronny PL Tobing, bersama jajaran Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (19/5), bertempat di Ruang Monitoring Center Diskominfo Kota Bengkulu.

Rakor ini turut dihadiri oleh Asisten II Sehmi, Kepala Dinas Koperasi Eddyson, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Toni Harisman, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Gita Gama, Kepala Dinas PUPR Noprisman, serta sejumlah pejabat lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.

Salah satu agenda utama dalam rakor tersebut adalah percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa (Kopdes). Koperasi ini diinisiasi sebagai bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan kelurahan melalui kegiatan usaha bersama. Tujuannya antara lain untuk meningkatkan produktivitas lokal, mendorong pertumbuhan pendapatan masyarakat, serta menciptakan desa yang mandiri secara ekonomi.

Hingga pertengahan Mei 2025, tercatat sebanyak 22.019 desa di seluruh Indonesia telah melaksanakan musyawarah desa khusus sebagai tahap awal pembentukan Koperasi Merah Putih. Pemerintah pusat merencanakan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Kopdes di tiga tingkat, yakni nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Laporan perkembangan kegiatan koperasi ini akan disampaikan secara berkala setiap tujuh hari sekali.

Selain membahas Kopdes, rakor juga menyoroti perkembangan inflasi daerah, khususnya terkait harga pangan pokok nasional pada minggu ketiga Mei 2025. Berdasarkan data yang dipaparkan, beberapa komoditas seperti cabai rawit dan bawang merah mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Sebaliknya, harga daging ayam ras dan beras medium tercatat mengalami kenaikan.

Kenaikan harga beras medium tercatat cukup signifikan di wilayah Indonesia Timur, seperti Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Mimika. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah pusat dan daerah karena berpotensi memicu tekanan inflasi yang lebih tinggi di wilayah-wilayah tersebut.

Wakil Wali Kota Bengkulu menegaskan bahwa Pemerintah Kota akan mendukung penuh upaya pemerintah pusat dalam mengendalikan inflasi dan mempercepat pembentukan Kopdes. Menurutnya, program ini sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan ekonomi dan memperluas lapangan kerja di tingkat desa dan kelurahan.

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya pengendalian inflasi serta pemberdayaan ekonomi melalui koperasi ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pewarta : Amg

Editing: Adi Saputra