Skip to main content

Pemkot Bengkulu Perkuat Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi Transaksi Daerah

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi bersama jajaran Pemkot Bengkulu, Bank Indonesia, Forkopimda dan pemangku kepentingan mengikuti High Level Meeting TPID dan TP2DD di Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>  Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu memperkuat koordinasi pengendalian inflasi sekaligus mempercepat transformasi transaksi pemerintahan berbasis digital. Upaya tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Ruang Hidayah I, Kantor Wali Kota Bengkulu, Selasa (22/9/2026).

Forum tersebut mempertemukan sejumlah pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Hadir dalam kegiatan itu Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu Wahyu Yuwana Hidayat, unsur Forkopimda Kota Bengkulu, perwakilan Bank Bengkulu dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Selain itu, kegiatan diikuti Pj Sekda Kota Bengkulu Medy Pebriansyah, para asisten, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran terkait lainnya.

Pertemuan tersebut tidak hanya membahas kondisi inflasi, tetapi juga menyusun langkah bersama agar stabilitas ekonomi dapat terus dipertahankan. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah penerapan strategi 4K, yakni memastikan ketersediaan pasokan, menjaga keterjangkauan harga, memperlancar distribusi, serta memperkuat komunikasi kepada masyarakat.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan pengendalian inflasi merupakan pekerjaan lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan dukungan berbagai lembaga agar kebijakan yang dilakukan dapat memberikan dampak nyata terhadap masyarakat.

Dedy menekankan bahwa stabilitas harga pangan berkaitan langsung dengan kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terukur dan tidak berhenti pada rapat koordinasi semata.

Ia juga mengajak pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS), Bulog, pemerintah provinsi hingga aparat penegak hukum untuk memperkuat koordinasi dalam mengantisipasi tekanan harga.

Bagi Pemkot Bengkulu, langkah konkret di lapangan menjadi bagian penting dalam strategi tersebut. Dedy menyatakan pemerintah akan terus memantau perkembangan harga sekaligus memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia.

Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperbanyak kegiatan pasar murah. Pemkot menargetkan pelaksanaan pasar murah setidaknya dua kali dalam satu bulan sebagai bagian dari upaya membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau.

Di sisi lain, HLM juga memberikan perhatian terhadap percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Kota Bengkulu mencatat capaian ETPD sebesar 97,15 persen pada semester I 2026. Angka tersebut menjadi capaian tertinggi di Provinsi Bengkulu.

Meski telah berada pada tingkat tinggi, Pemkot Bengkulu tetap mendorong berbagai inovasi digital. Salah satunya melalui pengembangan aplikasi pelayanan publik terintegrasi Ado Galo atau ADOL.

Aplikasi tersebut dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, termasuk pembayaran pajak dan retribusi serta penyampaian pengaduan secara digital. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, transaksi masyarakat diharapkan menjadi lebih praktis sekaligus mudah ditelusuri.

Sementara dari sisi perkembangan harga, inflasi Kota Bengkulu pada Agustus 2026 tercatat sebesar 3,65 persen. Angka tersebut masih berada di bawah rata-rata inflasi Provinsi Bengkulu yang mencapai 3,99 persen.

Capaian tersebut menjadi modal bagi Pemkot Bengkulu untuk melanjutkan berbagai kebijakan stabilisasi ekonomi. Namun, pemerintah tetap perlu menjaga pasokan dan distribusi komoditas strategis agar perubahan harga tidak memberikan tekanan berlebihan kepada masyarakat.

Melalui forum TPID dan TP2DD, Pemkot Bengkulu bersama Bank Indonesia dan para pemangku kepentingan lainnya berupaya menyatukan kebijakan pengendalian inflasi dengan percepatan ekonomi digital.

Sinergi tersebut diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperluas manfaat digitalisasi bagi masyarakat. Dengan koordinasi yang berkelanjutan dan intervensi yang dilakukan secara tepat, pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu diharapkan berlangsung secara inklusif serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi warga.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra