TEROPONGPUBLIK.XO.ID <<<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu menyiapkan langkah lebih besar untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak. Melalui program Bedah Rumah, Pemkot Bengkulu menargetkan sebanyak 1.000 unit rumah mendapat penanganan pada 2027.
Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, khususnya warga yang masih tinggal di rumah dengan kondisi tidak memenuhi standar kelayakan.
Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan penyediaan hunian yang layak bukan sekadar program pembangunan fisik, tetapi juga bentuk tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Dedy, pemerintah daerah akan memperluas kolaborasi dengan berbagai pihak agar target Bedah Rumah pada 2027 dapat terealisasi. Tidak hanya mengandalkan APBD, program tersebut akan melibatkan pemerintah pusat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Baznas, perusahaan melalui tanggung jawab sosial, Polda, serta Real Estat Indonesia (REI).
“Untuk tahun depan target 1.000 unit rumah akan masuk program Bedah Rumah. Dari APBD ditargetkan 200 unit, BSPS 500 unit, Baznas 150 unit, dan dibantu dari CSR perusahaan, Polda, serta REI. Ini program nyata bantu rakyat,” kata Dedy, Senin (28/9/2026).
Dedy menjelaskan, komitmen pemerintah dalam memperbaiki kondisi hunian warga sebenarnya telah berjalan sepanjang 2026. Secara keseluruhan, terdapat 543 unit rumah yang masuk dalam berbagai skema perbaikan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 395 unit rumah ditangani melalui program BSPS. Sementara itu, 58 unit rumah lainnya memperoleh dukungan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu.
Jumlah tersebut masih dapat bertambah karena terdapat program Bedah Rumah yang dilakukan secara mandiri oleh sejumlah lembaga dan organisasi. Di antaranya Baznas, Polda, serta REI yang turut mengambil bagian dalam membantu masyarakat memperoleh hunian lebih baik.
Kolaborasi lintas lembaga tersebut dinilai penting karena kebutuhan rumah layak huni di tengah masyarakat cukup besar. Dengan melibatkan banyak pihak, jangkauan bantuan diharapkan semakin luas dan tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Untuk memastikan bantuan tidak salah sasaran, Dedy meminta aparatur pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan memperkuat pendataan masyarakat yang membutuhkan.
Ketua RT, lurah, hingga camat diminta tidak hanya menunggu laporan, tetapi aktif melihat langsung kondisi lingkungan dan warganya. Rumah yang dinilai membutuhkan perbaikan dapat segera diusulkan untuk mengikuti program Bedah Rumah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Kepada Ketua RT, Lurah, dan Camat diminta untuk menyampaikan jika ada warga yang layak dibantu untuk program Bedah Rumah. Insya Allah kita akan bantu, sehingga tidak ada lagi warga yang rumahnya tidak layak,” tegas Dedy.
Pendataan dari tingkat paling bawah dinilai penting karena aparatur setempat lebih mengetahui kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, calon penerima bantuan dapat diverifikasi berdasarkan kondisi nyata di lapangan.
Pemkot Bengkulu memandang persoalan rumah tidak layak huni memiliki kaitan erat dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rumah yang aman dan sehat menjadi salah satu kebutuhan dasar yang berpengaruh terhadap kualitas kehidupan keluarga.
Dedy menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh perhatian dan bantuan sesuai kemampuan negara.
Ia juga mengaitkan kebijakan tersebut dengan amanat konstitusi mengenai tanggung jawab negara terhadap fakir miskin dan anak-anak terlantar sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.
“Konstitusi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Maka sudah menjadi tugas kami untuk memastikan warga tidak mampu mendapat hunian yang layak,” pungkasnya.
Dengan target 1.000 unit rumah pada 2027, Pemkot Bengkulu berharap program Bedah Rumah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang lebih sehat, aman, dan nyaman.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
