TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, bersama Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pertemuan ini dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Bengkulu, Brigjen Pol. Dicky Sondani, dan digelar di Ruang Rapat Wakapolda Bengkulu, Kamis (9/10).
Rakor tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kepolisian Daerah Bengkulu dalam rangka meningkatkan efektivitas pengelolaan serta pengawasan terhadap penerimaan pendapatan daerah. Tujuannya agar pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Herwan Antoni menyampaikan bahwa upaya optimalisasi pendapatan daerah membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri dalam mengelola potensi penerimaan, terutama yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Ia menekankan pentingnya dukungan aparat penegak hukum untuk memastikan setiap kebijakan dan pelaksanaan pungutan daerah berjalan sesuai aturan.
“Optimalisasi pendapatan daerah bukan hanya soal meningkatkan jumlah penerimaan, tetapi juga memastikan pengelolaan yang jujur, terbuka, dan efisien. Dukungan dari Polda Bengkulu sangat penting dalam memastikan kepatuhan para wajib pajak dan menjaga integritas dalam proses pemungutan,” ujar Herwan.
Sementara itu, Wakapolda Bengkulu Brigjen Pol. Dicky Sondani menegaskan bahwa pihak kepolisian siap bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum di bidang keuangan daerah. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah harus menjadi prioritas bersama untuk mencegah potensi kebocoran dan penyimpangan.
“Kami siap membantu memastikan setiap rupiah pendapatan daerah dikelola dengan baik dan kembali untuk kepentingan masyarakat. Kepolisian akan mendukung dengan langkah-langkah pengawasan serta penegakan hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran,” kata Brigjen Dicky.
Selain membahas strategi pengawasan, Rakor ini juga menyoroti pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan pendapatan daerah. Digitalisasi diharapkan mampu memperkuat transparansi serta mempermudah proses administrasi dan pelaporan keuangan daerah.
Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, menambahkan bahwa pemerintah daerah akan terus berinovasi dalam meningkatkan efektivitas pungutan daerah, termasuk memperbaiki sistem pelayanan publik agar masyarakat lebih patuh dalam membayar kewajiban pajak. “Kami ingin masyarakat merasa mudah, aman, dan percaya dalam berkontribusi terhadap pendapatan daerah,” ujarnya.
Rapat koordinasi ini diakhiri dengan komitmen bersama antara Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Polda Bengkulu untuk membentuk tim kerja terpadu dalam melakukan evaluasi, pengawasan, dan tindak lanjut terhadap potensi penerimaan daerah. Melalui sinergi ini, diharapkan pengelolaan keuangan daerah Bengkulu dapat semakin optimal, sehingga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan di Bumi Rafflesia.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
